REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat, sisa anggaran belanja yang berasal dari kas negara dan kas daerah mencapai lebih dari Rp 1.200 triliun. Sisa ini diharapkan dapat dimanfaatkan untuk keperluan penanganan Covid-19 maupun belanja lain pada kuartal terakhir di tahun ini.
Menteri Keuangan Sri Mulyani menjelaskan, untuk APBD, sebanyak Rp 505 triliun anggaran belanja masih tersisa dari kuartal pertama hingga ketiga. Sementara itu, di tingkat pusat atau dalam kas APBN, sisanya hampir mencapai Rp 770 triliun.
"Kombinasi keduanya, APBN dan APBD, untuk kuartal keempat, bisa lebih dari Rp 1.200 triliun sendiri," tuturnya dalam Rapat Kerja dengan Komisi XI DPR, Kamis (12/11).
Lebih rinci, sampai dengan akhir September, belanja APBD tahun anggaran 2020 sudah terserap Rp 575 triliun atau sekitar 53,3 persen dari total pagu penyesuaian, Rp 1.080,71 triliun. Realisasi ini lebih baik sedikit dibandingkan periode yang sama pada tahun lalu, ketika penyerapan belanja 53,1 persen.
Sementara itu, belanja pemerintah pusat hingga periode yang sama sudah sekitar Rp 1.211 triliun. Jumlah tersebut setara dengan 61,3 persen dari pagu terbaru, Rp 1.975,2 triliun, naik tipis dibandingkan tahun lalu, yakni 61,1 persen.
Dengan sisa anggaran tersebut, Sri berharap, momentum pemulihan ekonomi melalui belanja pemerintah dapat tetap terjaga. Sebab, berkaca dari kuartal ketiga, pengeluaran pemerintah pusat maupun daerah pada kuartal ketiga berhasil mengungkit perekonomian yang menyebabkan turn around dalam beberapa indikator ekonomi.
Tapi, Sri tidak bisa memastikan tingkat penyerapan sampai akhir tahun dapat berada di level 100 persen. "Tentu tergantung pada kecepatan penyerapan dan penggunaannya dari sisi seluruh kementerian/lembaga dan pemerintah daerah," katanya.
Merujuk pada data Badan Pusat Statistik (BPS) yang dirilis Kamis (5/11), belanja pemerintah menjadi satu-satunya komponen pembentuk Produk Domestik Bruto (PDB) yang tumbuh positif pada kuartal ketiga. Pertumbuhannya sebesar 9,76 persen (year on year/ yoy), membaik dibandingkan realisasi kuartal kedua yang negatif 6,9 persen (yoy).
Kepala BPS Suhariyanto menjelaskan, pertumbuhan positif pada konsumsi pemerintah tidak terlepas dari kenaikan realisasi belanja hibah dan bantuan sosial yang meningkat hingga 246 persen dibandingkan tahun lalu.
“Realisasi ini nanti akan berpengaruh positif ke konsumsi pemerintah dan membantu konsumsi rumah tangga,” tutur Suhariyanto dalam konferensi pers virtual, Kamis (5/11).
Pertumbuhan realisasi belanja bantuan sosial dipengaruhi oleh penambahan bantuan sosial dalam rangka Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) sebagai dampak pandemi Covid-19. Di sisi lain, belanja barang dan jasa juga tumbuh, terutama untuk penanganan dampak pandemi.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
