REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menilai, kondisi pasar keuangan dalam negeri sudah membaik. Hal ini terlihat dari pencapaian penawaran lelang untuk tujuh Surat Utang Negara (SUN) yang dilakukan pada Selasa (20/10). Total penawaran mencapai Rp 83,02 triliun, naik 67,8 persen dibandingkan permintaan pada lelang sebelumnya yang sebesar Rp 49,47 triliun.
Besaran penawaran SUN juga melampaui target pemerintah hingga 400 persen lebih, yaitu Rp 20 triliun.
Plt Direktur Surat Utang Negara Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kemenkeu Deni Ridwan menjelaskan, persepsi risiko Indonesia sudah menurun di mata investor. Khususnya tercermin dari nilai tukar yang relatif stabil, likuiditas di pasar keuangan yang cukup tinggi dan kondusifnya pasar global.
"Ini berpengaruh positif pada penurunan yield SUN dalam beberapa hari terakhir serta peningkatan incoming bids di lelang hari ini," ujar Deni, dalam keterangan resmi yang diterima Republika, Selasa sore.
Penurunan yield SUN terjadi pada semua seri. Misalnya, seri FR0076 dengan penawaran yield yang masuk adalah antara 7,31 persen sampai 7,45 persen. Sedangkan, pada lelang terakhir yang diadakan pada Selasa (6/10), besaran penawaran yield yang masuk adalah 7,41 persen hingga 7,72 persen.
Begitupun dengan seri FR0086 yang jatuh tempo pada 15 April 2026. Pada lelang dua pekan lalu, yield yang masuk berkisar antara 5,64 persen hingga 5,9 persen. Sementara itu, pada hari ini, besarannya turun ke level 5,52 persen hingga 5,74 persen.
Deni juga mencatat, partisipasi investor asing secara nominal pada lelang kali ini lebih tinggi dibandingkan lelang SUN sebelumnya. Pada lelang kali ini, bids investor asing mencapai Rp 11,97 triliun, tumbuh hampir 59 persen dibandingkan nominal pada lelang sebelumnya yang sebesar Rp 7,53 triliun. Minat tertinggi investor asing berada pada tenor 10 dan 15 tahun.
Dari total penawaran yang masuk, pemerintah memutuskan untuk menyerap permintaan sebesar Rp 32,75 triliun. Deni mengatakan, langkah itu diambil dengan mempertimbangkan rencana kebutuhan pembiayaan sampai dengan akhir tahun, termasuk untuk pembiayaan program Pemulihan Ekonomi Nasional.
"Keputusan itu juga mempertimbangkan yield/imbal hasil SBN yang wajar di pasar sekunder," ucap Deni.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
