REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) saat ini masih menantikan likuidasi aset dari Badan Pertimbangan Tabungan Perumahan Pegawai Negeri Sipil (Bapertarum-PNS). Komisioner BP Tapera Adi Setianto mengatakan saat ini tim likuidasi sudah ditandatangani untuk melakukan proses tersebut sebelum BP Tapera beroperasi penuh pada 2021.

"Jadi prosesnya melikuidasi aset Bapertarum-PNS termasuk juga pendataan ulang. Targetnya diharapkan dua bulan bisa selesai," kata Adi dalam konferensi pers di Gedung Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Rabu (26/8).

Sambil menunggu likuidasi aset tersebut selesai, Arif memastikan BP Tapera juga melakukan sejumlah persiapan. Salah satunya, kata Adi, BP Tapera juga melakukan harmonisasi aturan dan saat ini tengah dipersiapkan.

Likuidasi aset tersebut sangat dinantikan karena BP Tapera juga akan melakukan initial project terlebih dahulu pada tahun ini sebelum beroperasi penuh pada 2021. "Kita ada initial project. Semua SOP nyad dan proses kita buat. Insyaallah initial project ini kita lakukan pada kuartal empat," jelas Adi.

Initial project dilakukan untuk menentikan segmen masyarakat yang akan digarap BP Tapera. Khususnya segmentasi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

"Kita bisa melakukan segmentasi ada sekitar 58 ribu ASN yang eligible untuk mendapatkan pembiayaan," tutur Adi.

Untuk itu, Adi berharap pada akhir 2020 dapat melakukan initial project. Hal tersebut dapat dilakukan dengan catatan dana awal dari Bapertarum-PNS sekitar Rp 10 triliun  sudah dipindahkan ke BP Tapera.

"KIta harus siap, data dari yang dikelola dari 58 ribu ini kita akan pilih sekitar 10 ribu. Itu adalah ASN yang masuk di segmen MBR golongan satu dan golongan dua dan belum memiliki rumah," ungkap Adi.

Ikuti Whatsapp Channel Republika