REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia mengingatkan agar pemerintah bisa menjaga daya beli dan konsumsi. Hal ini guna mendorong pertumbuhan ekonomi setelah adanya kontraksi hingga minus 5,32 persen.

Ketua Umum Kadin Indonesia Rosan P Roeslani dalam keterangan di Jakarta, Jumat (7/8), menilai kontraksi terjadi lantaran proses implementasi kebijakan stimulus kesehatan dan perekonomian penanganan Covid-19 masih sangat lambat.

"Kadin mengharapkan pemerintah mempercepat implementasi kebijakan bagi dunia usaha dan UMKM, juga belanja anggaran pemerintah agar diperbesar dan dipercepat untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan guna menjaga daya beli masyarakat pemberian bantuan langsung tunai (BLT) dan program Pra Kerja harus segara dipercepat," katanya.

Rosan menambahkan, hal yang perlu diperhatikan adalah penyaluran kredit modal kerja bagi UMKM dan mikro yang harus segera dilakukan agar dampak pandemi terhadap pengangguran dan perekonomian tidak semakin dalam.

"Untuk mengurangi kontraksi yang sangat besar di kuartal III 2020, karena apabila tidak segera direalisasikan maka proses recovery akan semakin panjang," katanya.

Kadin, lanjut Rosan, sangat mengapresiasi komite Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) di bawah pimpinan Menko Perekonomian Airlangga Hartarto dan Menteri BUMN Erick Thohir sebagai Ketua Pelaksana harian yang bertindak cepat.

Terutama program pemberian stimulus bagi pekerja non PNS dan BUMN yang aktif terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan yang berjumlah 13,8 juta pekerja yang memiliki penghasilan di bawah Rp 5 juta per bulan, dengan bantuan sebesar Rp 600 ribu selama empat bulan yang diberikan per dua bulan.

Menurut Rosan, hal itu sangat positif karena akan mendorong konsumsi dan menjaga daya beli, sekaligus menahan penurunan perekonomian di Indonesia di masa mendatang.

Ikuti Whatsapp Channel Republika