REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Jumlah penduduk kelas menengah Indonesia menyusut dari 60,8 juta orang pada 2018 menjadi 46,7 juta orang pada 2025. Penyusutan tersebut dinilai berisiko melemahkan konsumsi dan pertumbuhan ekonomi, terutama ketika daya beli masyarakat tertekan dan kelas menengah mulai mengurangi pengeluaran melalui fenomena downgrading gaya hidup.
Ekonom sekaligus Direktur Next Policy Yusuf Wibisono menilai, pelemahan daya beli masyarakat tidak hanya terjadi pada kelas bawah, tetapi juga semakin terasa di kelas menengah. Kondisi tersebut tercermin dari perubahan pola konsumsi, ketika masyarakat lebih mengutamakan fungsi barang daripada gengsi.
Dalam beberapa tahun terakhir, menurut Yusuf, tanda-tanda pelemahan daya beli terlihat dari pusat perbelanjaan yang sepi bahkan tutup. Selain itu, kondisi ini juga ditandai dengan penurunan omzet pasar tradisional hingga keputusan kelas menengah untuk menurunkan standar gaya hidup demi menghemat pengeluaran.
“Saya melihat pelemahan daya beli masyarakat tidak hanya di kelas bawah namun justru lebih banyak di kelas menengah. Hal ini kemudian terefleksi antara lain dalam fenomena downgrading gaya hidup dimana kelas menengah kini lebih mementingkan fungsi daripada gengsi. Kejatuhan daya beli kelas menengah ini harus mendapat perhatian serius karena berbahaya untuk pencapaian Indonesia Emas 2045,” kata Yusuf kepada Republika, Jumat (9/10/2026).
Yusuf menerangkan, kelas menengah yang besar dan kuat merupakan faktor penting untuk mendorong Indonesia menuju status negara berpendapatan tinggi. Namun, dalam tujuh tahun terakhir, jumlah kelas menengah justru menyusut, sementara kelompok masyarakat yang rentan secara ekonomi semakin mendominasi piramida ekonomi.
Data menunjukkan, proporsi penduduk kelas menengah turun dari 23 persen pada 2018 menjadi 16,6 persen pada 2025. Pada periode yang sama, proporsi penduduk rentan miskin dan calon kelas menengah meningkat dari 68,5 persen menjadi 74,5 persen.
Menurut Yusuf, kelas menengah memiliki ketahanan ekonomi yang relatif tinggi karena pendapatannya memungkinkan konsumsi di luar kebutuhan subsisten. Karena itu, penyusutan kelompok ini berpotensi melemahkan konsumsi dan pertumbuhan ekonomi.
“Untuk menyelamatkan kelas menengah, menciptakan lapangan kerja formal yang berkualitas secara luas adalah keharusan, bukan sekedar stimulus fiskal sesaat,” tuturnya. Pernyataan tersebut menegaskan pentingnya solusi jangka panjang bagi perbaikan ekonomi nasional.
Yusuf menyebut, tekanan terhadap kelas menengah berkaitan dengan menurunnya peran sektor formal, baik dalam bentuk pemutusan hubungan kerja (PHK) maupun pekerjaan dengan upah lebih rendah. Seiring deindustrialisasi dan berkurangnya peran sektor formal dalam menyediakan lapangan kerja, kondisi ekonomi kelas menengah dinilai semakin rapuh.
Ekonom Universitas Andalas Syafruddin Karimi menjelaskan, fenomena downgrading muncul ketika rumah tangga mengganti barang bermerek dengan produk lebih murah, mengurangi frekuensi belanja, atau memilih kemasan kecil untuk menjaga pengeluaran. Langkah penghematan tersebut diambil sebagai bentuk adaptasi atas kenaikan beban hidup.
Menurut dia, persoalan utamanya bukan sekadar harga barang, melainkan menyempitnya ruang belanja setelah pendapatan digunakan untuk memenuhi kebutuhan pokok, perumahan, pendidikan, transportasi, dan cicilan. Pada September 2026, inflasi tahunan Indonesia tercatat sebesar 3,28 persen secara tahunan (year on year/yoy).
“Kenaikan harga yang terus berlangsung menggerus kemampuan membeli apabila pendapatan tidak tumbuh sepadan. Tekanan ini paling terasa pada kelompok yang berpenghasilan cukup untuk keluar dari bantuan sosial, tetapi belum mempunyai tabungan kuat menghadapi guncangan,” kata Syafruddin saat dihubungi Republika.
Ikuti Whatsapp Channel Republika