REPUBLIKA.CO.ID, SERANG -- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Banten akhirnya menyetujui penyertaan modal Bank Banten senilai Rp 1,5 triliun. Keputusan ini terungkap dalam rapat paripurna persetujuan DPRD terhadap perubahan Perda nomor 5 tahun 2013 tentang penyertaan modal daerah ke Bank Banten, Selasa (21/7).

Gubernur Banten Wahidin Halim mengatakan pihaknya saat ini sedang berfokus untuk menyehatkan Bank Banten. Setelah adanya suntikan modal untuk Bank Banten, kemungkinan ada langkah restrukturisasi di tubuh Bank Banten.

"Restrukturisasi bisa saja, akan ada penambahan atau bisa ada pergantian itu kan memang konsep dari OJK (otoritas jasa keuangan)," jelas Wahidin Halim di Gedung DPRD Banten, Selasa (21/7).

Terkait Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) yang saat ini belum dikembalikan ke Bank Banten, ia menyebut akan melihat perkembangan Bank Banten terlebih dahulu. RKUD bisa dilakukan kapan pun jika Bank Banten dinilai telah sehat dan aman untuk menyimpan kas daerah.

"Pemindahan RKUD tunggu perkembangan, bisa hari ini atau besok kalau sehat pemindahan tidak jadi masalah. Itu otoritas Gubernur, kewenangan Gubernur yang dijamin undang-undang karena Gubernur yang mengelola dan bertanggunjawab," katanya.

Wahidin menuturkan Pemprov Banten memindahkan kas daerah untuk menyelamatkan dana daerah agar tidak hilang karena kondisi Bank Banten yang tidak sehat.

"Saya ingin menyelamatkan dana yang masuk, untung kita pindahkan, kalau tidak dana kita yang nyangkut tidak hanya Rp 1,9 triliun tapi lebih dari itu. Karena ada bagi hasil, uang yang masuk tapi malah digunakan untuk menombok utang-utang," katanya.

Bank Banten disebutnya merupakan bank yang sudah memiliki berbagai masalah karena utang piutang yang banyak. "Ini bank yang sudah sekarut dengan utang piutangnya, jadi sekarang kita perlu modal Rp 3,2 triliun," tuturnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika