REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA--Perum Bulog optimistis, ketahanan pangan khususnya komoditas beras masih mampu dipenuhi oleh produksi dalam negeri. Impor beras diyakini tidak diperlukan hingga akhir tahun ini meskipun krisis pangan mengancam.
"Ini soal harga diri karena kita negara agraris jadi seharusnya tidak boleh impor. Bulog harus berpihak kepada petani," kata Direktur Utama Bulog, Budi Waseso dalam sebuah diskusi virtual, Kamis (2/7).
Budi menjelaskan, jika disandingkan, beras asal Indonesia masih kalah bersaing dengan beras-beras impor dari negara produsen. Baik dari segi harga dan kualitas. Beras impor untuk kualitas premium disebutnya hanya dihargai Rp 6.500 per kilogram saat tiba di pelabuhan Indonesia.
Sementara, beras premium dalam negeri sesuai acuan pemerintah dihargai Rp 12 ribu - Rp 13 ribu per kg. Mahalnya harga beras di Indonesia karena sistem budidaya pertanian masih konvensional sehingga memakan biaya produksi yang besar.
Sementara di luar negeri, tren budidaya pertanian sudah menerapkan mekanisasi yang modern. Seluruh tahapan juga terstandardisasi sehingga secara kualitas jauh di atas Indonesia.
Pada situasi krisis seperti ini, Budi menuturkan, tentunya mengimpor beras akan jauh lebih efisien dari berbagai aspek. Namun, ia menegaskan impor beras menyangkut kehidupan jutaan petani di Indonesia.
"Pesaing kita di negara produsen besar menjadi tantangan besar. Tapi saya tetap bertahan untuk tidak impor karena pemerintah meyakinkan kalau kita akan surplus," katanya.
Oleh karena itu, Budi mengatakan, Bulog akan terus berupaya menyerap gabah hasil dari produksi petani. Sejauh ini, total serapan gabah setara beras telah mencapai 700 ribu ton atau 50 persen dari target tahun ini 1,4 juta ton. Adapun total stok beras masih di kisaran 1,4 juta ton.
Di satu sisi, ia mengatakan, Bulog tengah membangun gudang khusus beras agar kemampuan perusahaan menyimpan beras lebih baik sehingga kualitas beras tetap terjaga dalam waktu yang panjang dan memperkuat cadangan pangan."Insya Allah kita bisa hasilkan pangan dari dalam negeri. Ini bagian yang harus kita perbaiki," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika