Selasa 23 Jun 2020 23:59 WIB

Teten Pastikan Relaksasi Pembiayaan UMKM Berjalan Baik

Teten menyebut anggaran pemulihan ekonomi untuk UMKM mencapai Rp 123 triliun

Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) Teten Masduki.
Foto: Antara/Indrianto Eko Suwarso
Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) Teten Masduki.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki memastikan secara langsung implementasi relaksasi pembiayaan bagi para pelaku koperasi dan UMKM berjalan dengan baik.

Teten Masduki dalam kunjungan ke Pasar Rawamangun untuk memastikan realisasi program restrukturisasi pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) bagi pedagang pasar mengatakan pemerintah telah mengeluarkan kebijakan restrukturisasi pembiayaan bagi UMKM terdampak COVID-19.

"Program ini memungkinkan debitur mendapatkan keringanan, untuk tidak membayar bunga selama enam bulan sejak disetujuinya pengajuan restrukturisasi,” kata Teten, Selasa (23/6). Dengan begitu, lanjut Teten, pelaku usaha bisa lebih fokus untuk meningkatkan usahanya tanpa harus terbebani oleh kewajiban cicilan yang biasa dibayarkan sebelum COVID-19.

"Pemerintah sudah membuat kebijakan relaksasi pembiayaan dan tambahan pembiayaan baru bagi UMKM dan koperasi untuk mengatasi masalah keuangan, masalah cash flow, yang kami pahami memang sejak pandemi banyak pelaku usaha yang mengalami kesulitan pembiayaan untuk membayar cicilan dan bunganya, yang merupakan utang lama,” kata Teten.

Teten menambahkan, anggaran pemulihan ekonomi untuk membantu pelaku UMKM menghadapi COVID-19 sebesar lebih dari Rp 123 triliun. Anggaran ini termasuk Rp 35 triliun untuk subsidi bunga, Rp 78 triliun untuk penempatan dana restrukturisasi, serta Rp 1 triliun untuk pembiayaan investasi koperasi melalui Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB) KUMKM.

Besarnya alokasi anggaran untuk membantu UMKM dan juga koperasi ini diharapkan bisa membantu cash flow pelaku usaha, termasuk likuiditas koperasi yang mengalami persoalan, lantaran anggotanya tidak bisa memenuhi kewajiban akibat usahanya terdampak wabah corona.

Selain program restrukturisasi tersebut, Teten menegaskan bahwa pihaknya sedang mengupayakan agar pelaku UMKM bisa mendapatkan bantuan sosial (bansos).

"Saya berharap usulan tersebut dapat disetujui Kementerian Keuangan, sehingga nantinya akan semakin banyak lagi pelaku UMKM yang mendapatkan bansos,” katanya.

Khusus untuk program KUR, pemerintah telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp190 trilun. Dengan KUR ini pelaku UMKM bisa mendapatkan bunga yang sangat rendah, yaitu sebesar 6 persen dengan plafon pinjaman hingga Rp500 juta.

Namun sayangnya, lanjut Teten, anggaran KUR hingga saat ini masih kecil penyerapannya. Tercatat dana sisa yang belum diserap pelaku usaha sekitar Rp129 triliun.

Salah satu penyebab pelaku usaha sulit mengakses KUR karena adanya ketentuan harus menggunakan agunan, padahal jumlah pinjaman hanya Rp50 juta.

"Sementara untuk pelaku usaha mikro banyak yang tidak memiliki agunan yang bisa dijadikan untuk memenuhi persyaratannya,” kata Teten.

Teten berharap dengan adanya kelonggaran dan juga sudah efektifnya aktivitas usaha di sektor ekonomi, pelaku UMKM tetap bisa memenuhi standar protokol kesehatan.

Sebab, ancaman wabah corona masih begitu tinggi, sehingga sangat rentan terjadi penularan ketika pelaku UMKM tidak memperhatikan standar kesehatan.

Di tempat yang sama, Pimpinan Cabang Rawamangun PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Dhani Novan mengatakan bahwa pihaknya secara aktif memberikan bantuan pembiayaan kepada UMKM, khususnya di pasar Rawamangun.

Dijelaskannya, untuk saat ini BRI kantor cabang Rawamangun sudah menyalurkan pembiayaan kepada 30 debitur baru sejak Januari-Mei 2020 dengan total plafon Rp750 juta.

Sementara secara total untuk wilayah supervisi Rawamangun sudah disalurkan KUR sebanyak 7.909 debitur dengan jumlah plafon Rp173,76 miliar.

"Untuk di pasar Rawamangun sendiri, sekitar 60 persen dari total pedagang sebanyak 500 pedagang di sini sudah kami berikan akses KUR, sisanya karena mereka ada yang juga jualan di pasar lain, sehingga tidak bisa kita layani," kata Dhani.

Terkait dengan program relaksasi akibat COVID-19, BRI pun sudah melaksanakannya. Protokoler kesehatan yang dilakukan di pasar Rawamangun juga dipastikan sudah berjalan.

Untuk meminimalkan potensi penyebaran virus di pasar Rawamangun diterapkan sistem ganjil-genap sehingga dalam setiap harinya hanya sekitar 50 persen pedagang yang aktif berjualan setiap hari. "Keringanan untuk debitur sudah dilaksanakan. Di sini juga ada sistem ganjil genap, yang pasti kami sudah memberikan bantuan untuk mempermudah pembayaran kredit selama 6 bulan," kata Dhani.

sumber : Antara
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement