Kamis 05 Mar 2020 16:03 WIB

Efektifkan Tol Laut, Insentif Industri di Timur Ditambah

Pemberian insentif kepada industri diharapkan bisa ikut menekan biaya distribusi.

Rep: Sapto Andika Candra/ Red: Friska Yolandha
Presiden Joko Widodo (Jokowi) memutuskan untuk memberi tambahan insentif pajak bagi industri yang beroperasi di Indonesia bagian timur. Kebijakan ini diambil untuk mendukung program tol laut yang sudah berjalan sejak 2015 lalu.
Foto: Foto: Humas Ditjen Hubla
Presiden Joko Widodo (Jokowi) memutuskan untuk memberi tambahan insentif pajak bagi industri yang beroperasi di Indonesia bagian timur. Kebijakan ini diambil untuk mendukung program tol laut yang sudah berjalan sejak 2015 lalu.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) memutuskan untuk memberi tambahan insentif pajak bagi industri yang beroperasi di Indonesia bagian timur. Kebijakan ini diambil untuk mendukung program tol laut yang sudah berjalan sejak 2015 lalu. Pemberian insentif kepada industri diharapkan bisa ikut menekan biaya distribusi di wilayah Indonesia timur.

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan menjelaskan bahwa insentif yang akan diberikan berupa perpanjangan masa berlaku tax allowance dan tax holiday bagi industri di Indonesia timur. Misalnya, bila penerapan tax holiday untuk industri makanan di Jawa berlaku selama 15 tahun, maka industri di Indonesia timur bisa berlaku 20 tahun.

Baca Juga

Semakin banyak industri yang berproduksi di wilayah timur diharapkan akan mengurangi ketergantungan pasokan dari Indonesia bagian barat. "Tadi presiden sudah memutuskan tax allowance dan tax holiday akan diberikan kepada industri yang dibangun di Indonesia timur sehingga dengan demikian akan mengurangi pengiriman barang dari Indonesia barat," jelas Luhut usai rapat terbatas bersama Presiden Jokowi, Kamis (5/3).

Pemerintah juga akan meningkatkan efektivitas 26 trayek existing untuk program tol laut. Hingga awal 2020 ini, program tol laut untuk 26 trayek ini telah menelan subsidi dengan alokasi anggaran lebih dari Rp 400 miliar. Pemerintah juga akan memperketat pengawasan distribusi barang agar tidak ada praktik monopoli dan melambungkan harga pasaran.

"Subsidi ini tidak hanya dari port ke port tapi juga sampai ke peneriman," jelas Luhut.

Sebelumnya dalam rapat terbatas, presiden meminta jajarannya mengevaluasi secara mengeluruh program tol laut yang sudah berjalan sejak 2015 lalu. Hal ini menyusul fakta bahwa kontribusi transportasi laut terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional masih rendah, bahkan cenderung menurun pada 2019 dibanding 2014 lalu. Biaya logistik di dalam negeri juga disebut masih lebih mahal ketimbang biaya pengiriman ke luar negeri.

Jokowi menyampaikan, sumbangan transportasi laut terhadap PDB nasional pada tahun 2019 sebesar 0,32 persen, menurun dari tahun 2014 sebesar 0,34 persen. Angka ini juga masih lebih rendah dari kontribusi transportasi darat terhadap PDB yakni sebesar 2,47 persen dan transportasi udara sebesar 1,62 persen pada 2019.

"Saya ingin mengingatkan tujuan awal dari tol laut adalah mengurangi disparitas harga, baik itu antar wilayah, antar pulau, antar daerah. Juga memangkas biaya logsitik yang mahal. Namun saya terima informasi dari lapangan bahwa biaya pengiriman logistik antar daerah masih mahal," jelas Presiden.

Bahkan, Jokowi menyebut biaya pengiriman barang dari Jakarta menuju kota-kota di dalam negeri seperti Padang, Medan, Banjarmasin, atau Makassar, masih lebih mahal dibanding biaya logistik dari Jakarta ke luar negeri, seperti Singapura, Hong Kong, Bangkok, atau Shanghai.

"Begitu pula biaya pengiriman dari Surabaya ke Makassar, jauh lebih tinggi dibandingkan dari Surabaya ke Singapura. Inilah yang harus dibenahi kita benahi bersama. Sehingga tujuan awal dari tol laut untuk menekan disparitas harga antarwilayah bisa kita capai," jelas Jokowi.  

Menanggapi realitas ini, Jokowi memerintahkan jajarannya memperketat kontrol terhadap program tol laut. Ia ingin memastikan bahwa biaya logistik benar-benar bisa efisien, termasuk dengan membereskan masalah dwelling time atau waktu bongkar muat yang masih lama di beberapa pelabuhan, dan memastikan tidak ada praktik monopoli dalam distribusi barang.

"Saya dapat laporan bahwa biaya yang sulit turun karena tidak seimbangnya jumlah muatan barang yang diangkut dari barat ke timur, muatan penuh. Tapi begitu dari timur kembali ke barat, itu muatannya jauh berkurang. Ini semuanya coba dilihat kembali," jelas Presiden.

Presiden pun meminta kementerian terkait untuk mengevaluasi rute-rute tol laut yang sudah berjalan. Jokowi juga mengingatkan agar rute tol laut ini dihubungkan dengan kawasan-kawasan industri untuk mencegah kosongnya muatan kapal.

"Saya minta ini segera diperbaiki dan saya minta tol laut juga terkoneksi dengan kawasan industri dan sentra ekonomi lokal. Saya juga minta Pemda dan BUMD terlibat dalam pengembangan dan pemanfaatan tol laut sehingga memiliki dmapak positif terhadap ekonomi lokal," katanya. 

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement