REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Untuk meminimalisasi kasus penyalagunaan BBM subsidi, Anggota Komisi VII DPR RI dari Fraksi PKS, Mulyanto, meminta BPH Migas mempercepat penggunaan nozel digital di semua SPBU. BPH Migas harus mengejar target realisasi penggunaan nozel digital di 5518 SPBU pada Juni 2020.

Melalui sistem ini volume BBM bersubsidi yang dibayar oleh pemerintah didasarkan pada volume BBM yang keluar dari nozel SPBU bukan di titik transportasi atau depo BBM. "BPH Migas harus kerja maksimal merealisasikan target ini. Apalagi capaian target hingga saat ini masih di bawah 50 persen. Harusnya Juni 2020 ini sudah tuntas. Semua SPBU sudah menggunakan nozel digital," jelas Mulyanto.

Mulyanto berharap penggunaan nozel digital dapat memudahkan BPH Migas mengontrol penggunaan BBM subsidi. Apalagi bila sistem ini sudah dapat mencatat nomor polisi kendaraan secara otomatis, maka akan dapat diketahui dengan lebih cepat dan rinci, dimana, kapan, kendaraan dengan nomor polisi berapa, serta berapa banyak volume BBM bersubsidi yang dijual kepada masyarakat.

"Dengan demikian kebocoran BBM bersubsidi dapat dikurangi secara signifikan. Jangan seperti sistem sekarang yang memungkinkan terjadinya kebocoran BBM bersubsidi sehingga rakyat dirugikan," tandas Mulyanto.

Ikuti Whatsapp Channel Republika