Senin 10 Feb 2020 23:39 WIB

Menperin Nilai Industri Kelautan Belum Berjalan Optimal

Menperin menilai industri kelautan harus ditingkatkan termasuk hilirisasi perikanan

Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita. Menperin menilai industri kelautan harus ditingkatkan termasuk hilirisasi perikanan
Foto: Antara/Hafidz Mubarak A
Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita. Menperin menilai industri kelautan harus ditingkatkan termasuk hilirisasi perikanan

REPUBLIKA.CO.ID, MAKASSAR -- Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menyebutkan bahwa pengembangan potensi industri kelautan belum berjalan optimal sehingga perlu digenjot dengan berbagi upaya secara bersama-sama baik pemerintah maupun swasta. Hal ini mengingat Indonesia merupakan negara yang dikelilingi perairan.

"Kita ketahui bersama, kita itu negara maritim, kepulauan, lautnya sangat luas, tapi hilirisasi dari industri berkaitan dengan kelautan itu masih sangat minim. Harus ditingkatkan, termasuk hilirisasi dari industri rumput laut maupun perikanan," sebut Agus Gumiwang Kartasasmita di Balai Diklat Industri Makassar, Sulawesi Selatan, Senin (10/2).

Menurut dia, pengembangan potensi sumber daya kelautan masih jauh di bawah normal, sehingga perlu upaya yang lebih keras lagi agar kekuatan industri di bidang kelautan bisa ditingkatkan sehingga bisa menjadi salah satu penopang ekonomi bangsa.

Selain itu, Indonesia sebagai negara maritim, kata dia, harus mempunyai hilirisasi sebagai kekuatan baru negara termasuk pengelolaannya harus orang dari dalam negeri.

"Indonesia satu negara kepulauan yang memiliki laut begitu luas, begitu kaya, mau tidak mau hilirisasi atau nilai tambah itu harus ada di Indonesia. Hilirisasi, nilai tambah tidak boleh pindah keluar negeri, termasuk berkaitan dengan penyerapan dari tenaga kerja," ucapnya.

Untuk itu, pemerintah terus berupaya baik itu Industri Kecil Menengah (IKM), Usaha Kecil Menengah (UKM) khusus bergerak di bidang kelautan didorong dalam hal penguatan-penguatan teknis serta peningkatan sumber daya manusia termasuk permodalan usaha.

"Saat ini pemerintah sudah meningkatkan 'amplop' KUR (Kredit Usaha Rakyat) dari Rp 140 triliun menjadi Rp 190 triliun, di mana minimum pinjaman dinaikkan dari Rp 25 juta sampai Rp 50 jutaan untuk memberikan dorongan industri kecil semakin tumbuh," katanya.

Ia merestui pemberian KUR diberikan kepada kreditur yang bergerak di industri dan berkaitan dengan kelautan termasuk yang ada di Makassar, sebab potensi untuk laut ini masih perlu dioptimalkan.

Politikus Partai Golkar ini seusai memberikan motivasi kepada 150 orang terpilih pelaku IKM dan UKM dari beberapa kabupaten yang mengikuti diklat di Balai Industri Makassar, mengatakan bahwa diklat itu salah satu upaya pemerintah guna meningkatkan sumber daya mereka.

Diklat tersebut bertujuan meningkatkan sumber daya untuk peningkatanpasar. Banyak peserta ambil bagian dari program itu untuk belajar membuat produk dan mengemasnya dengan menarik agar dilirik dan dibeli konsumen.

"Karena kemasan dengan desainnya harus menarik, sesungguhnya ini menjadi nilai tambah dari kualitas produknya itu sendiri.Teknologi, kemasan baru, daya tahan produk bisa tambah lama, maka tentu daya saing akan semakin membaik," papar dia.

Tidak hanya itu, pihaknya juga bekerja sama dengan pemda serta pihak Balai Rehabilitasi BNNP Sulsel memberikan pelatihan kepada mantan pecandu narkoba sebagai bekal mereka agar bisa bangkit kembali menjalankan hidup normalnya dan menjadi wirausaha.

sumber : Antara
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement