REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisi XI DPR memberikan opsi kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani terkait penyelamatan masalah PT Asuransi Jiwasraya (Persero) dan dihapuskannya tenaga honorer. Anggota Komisi XI DPR Elnino Hussein Mohi mengatakan pilihan tersebut diberikan karena Sri Mulyani memiliki kewenangan penggunaan APBN.

"Kalau ibu punya APBN, mana yang lebih prioritas, apakah bantu BUMN bermasalah atau membiayai pegawai honorer seluruh Indonesia yang sudah mengabdi? Karena rakyat banyak yang mengeluh terutama pegawai honorer yang akan dirumahkan," ujarnya di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (30/1).

Pertanyaan tersebut, langsung dijawab oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani. Menurutnya kedua masalah tersebut akan diselamatkan jika APBN memiliki ruang.

"Mengenai antara pegawai honorer versus Jiwasraya, itu pertanyaan alokasi, trade off itu adalah pertanyaan bisa filosofi bisa political, bisa betul-betul keuangan pilihannya. Kalau kita punya space ya akan kita lakukan," ucapnya.

Sri Mulyani mengatakan kedua masalah tersebut memiliki nilai yang penting dan harus diselesaikan. Apalagi pemerintah sering membuka lowongan CPNS dengan standar tinggi.

"Jadi selalu ada trade off. Kalau kita mau strict yang masuk ASN dan PPPK harus kualitasnya tinggi maka yang ini (honorer) tidak bisa masuk, maka rasa kemanusiaan muncul tapi kalau kita turunkan maka kita konsekuen yang masuk ASN kualitasnya lebih rendah," jelasnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika