REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Empat Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kementerian Pertanian (Kementan) kembali mendapatkan penghargaan zona integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) Nasional oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
Keempat UPT tersebut yakni Balai Besar Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak Baturraden Jawa Tengah, Balai Embrio Transfer Cipelang Bogor, Balai Inseminasi Buatan Bandung Jawa Barat, Balai Penelitian Tanaman Keras Malang, serta Balai Karantina Pertanian Kelas I Bandar Lampung.
"Saya apresiasi Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian dan seluruh jajaranya yang sudah mengawal dan melakukan fungsi pengawasan dengan baik untuk mendorong wilayah bebas korupsi," kata Menteri Pertanian, Syahrul Yasin Limpo, pada peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia di Kementerian Pertanian, Jumat (13/12).
Syahrul mengatakan upaya pencegahaan dan pemberantasan korupsi di lingkungan Kementan telah berjalan selama satu dasawarsa melalui pembangunan Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK).
“Ini merupakan perjalanan Panjang yang sungguh luar biasa, yang telah dilakukan oleh Kementan yang secara konsisten membangun komitmen antikorupsi, ini menjadi akumulasi dari satu proses institusional dari Kementerian Pertanian," tuturnya.
Syahrul menuturkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang telah diberikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) kepada Kementan juga harus terus dijaga bersama. Ia mengatakan, menteri, inspektur jenderal dan direktur jenderal saja tidak cukup untuk menjaga Kementan bebas dari korupsi. Namun, harus bersifat komunitas secara menyeluruh.
Untuk menjaganya, kata Syahrul, harus ada leadership dan behaviour, pikiran pintar, hati yang bersih serta memiliki integristas. Kementan, kata dia, harus membuat sistem yang membentuk mindset agar tidak terjadi korupsi sekecil apapun.
Inspektur Jenderal Kementan, Justan Riduan, mengatakan, tingkat maturitas penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Kementerian Pertanian telah pada Level III atau Terdefinisi.
Berdasarkan hasil Quality Assurance dari BPKP, Internal Audit Capability Model (IACM) Kementan telah mencapai Level III (Terintegrasi/Integrated), dan Laporan Keuangan Kementerian Pertanian audit audit BPK-RI meraih opini WTP berturut – turut dari Tahun 2016, 2017 dan 2018.
“Kementerian Pertanian ditetapkan sebagai kementerian terbaik dalam pencegahan dan pengelolaan gratifikasi selama dua tahun berturut-turut oleh KPK pada tahun 2017 dan 2018," ucapnya menambahkan. Pihaknya optimistis, Kementerian Pertanian di bawah kepemimpinan baru bisa mencapai prestasi, kinerja dan inovasi yang lebih baik.
Ikuti Whatsapp Channel Republika