REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Persatuan Pengusaha Pelayaran Niaga Nasional Indonesia (Indonesian National Shipowner's Association/INSA) mengeluhkan banyaknya instansi dan aparat penegak hukum di laut yang berdiri sendiri-sendiri. Saat ini masih ada Badan Keamanan Laut (Bakamla), Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai Indonesia (KPLP) dan Korps Kepolisian Perairan dan Udara Polri (Polairud).
"Kami juga bicara mengenai coast guard yang selama ini kami sudah dipertanyakan oleh anggota-anggota kami, mengapa coast guard sampai sekarang belum satu saja," kata Ketua Umum INSA Carmelita Hartoto ketika menjelaskan materi yang dibahas dalam pertemuannya dengan Presiden Jokowi di Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (4/12).
Ia berharap Presiden Jokowi mau memberikan satu penegak hukum saja. "Tentunya kami berharap KPLP dari Kementerian Perhubungan yang mungkin mereport langsung kepada Presiden sehingga tidak ada lagi dualisme atau tigalisme penegak hukum di laut," tuturnya.
Ia menyebutkan banyaknya penegak hukum di laut memberatkan anggota INSA. "Kenapa memberatkan? Karena selama ini kami sering diberhentikan sehingga cost of logistic seperti bahan bakar mengambil lebih banyak, juga mestinya kami tiba dalam waktu 1 atau 2 hari tapi ada perpanjangan karena ada stop-stop pemeriksaan," jelasnya.
Dalam pertemuan dengan Presiden, INSA juga meminta pemerintah memberikan insentif kemudahan pembiayaan yang lebih murah seperti pembiayaan infrastruktur.
"Disamakan dengan pembiayaan infrastruktur dan tenor diharapkan lebih panjang mencapai 10-15 tahun, interest rate bisa lebih murah, interest rate yang hanya satu digit," katanya.
Carmelita mengatakan Presiden Jokowi langsung merespons berbagai masalah yang dihadapi pengusaha yang tergabung dalam INSA.
"Semua langsung direspons dan menyampaikan kepada kami akan menindaklanjuti," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
