REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Indonesian National Shipowners Association (DPP INSA) menyuarakan dukungan pendanaan untuk pelaku usaha pelayaran nasional dalam 1st Indonesia Maritime Week (IMW) 2025 di Jakarta International Convention Center (JICC), Jakarta, pada 26 hingga 28 Mei 2025. Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat (DPP) INSA Carmelita Hartoto mengatakan inisiatif ini bertujuan adanya dukungan pendanaan yang optimal dari perbankan maupun lembaga nonbank untuk pelayaran nasional.
"Tantangan pendanaan ini akan dibedah di IMW 2025 secara komprehensif untuk menghadirkan solusi atas skema pendanaan yang cocok diterapkan untuk industri pelayaran Indonesia saat ini," ujar Carmelita dalam keterangan tertulis di Jakarta, Jumat (23/5/2025).
INSA, lanjut Carmelita, mengusulkan angkutan laut dapat dikategorikan sebagai infrastruktur sehingga memiliki skema pembiayaan yang sama dengan infrastruktur lainnya seperti pelabuhan dan jalan tol. Dengan begitu, Carmelita sampaikan, perbankan nasional akan memberikan dukungan pendanaan dengan bunga bank rendah dan tenor panjang.
Carmelita menyampaikan pelayaran merupakan salah satu sektor industri strategis dengan lebih dari 90 persen aktivitas perdagangan global melalui laut. Carmelita mengatakan pelayaran merupakan industri padat modal yang membutuhkan dukungan pendanaan yang besar untuk modal kerja operasional maupun investasi jangka panjang.
"Modal kerja itu meliputi gaji awak kapal, jasa kepelabuhanan, hingga kewajiban pajak, dan biaya bahan bakar, sedangkan investasi jangka panjang terkait dengan pengadaan kapal," ucap Carmelita.
Carmelita mengatakan perusahaan pelayaran biasa memanfaatkan skema kredit perbankan maupun nonperbankan untuk modal investasi kapal, namun sayangnya dengan kendala operasional yang dihadapi, pelayaran dikategorikan sebagai profil usaha yang berisiko tinggi.
Akibatnya, lanjut dia, kredit pengadaan kapal nasional masih dikenakan bunga bank sampai 14 persen dengan tenor berkisar lima tahun atau jauh dibandingkan fasilitas pendanaan terhadap industri pelayaran di negara lain yang hanya dikenakan bunga sekitar satu sampai dua persen dengan tenor bisa sampai 10 tahun.
"Dukungan pendanaan yang belum optimal tersebut membuat pelayaran nasional belum berdaya saing," lanjut Carmelita.
Carmelita mengatakan INSA bersama Bursa Efek Indonesia (BEI) telah melakukan penandatanganan MoU dalam memberikan alternatif pendanaan bagi perusahaan pelayaran nasional untuk mendapatkan dana segar dari pasar modal. Carmelita berharap ajang IMW 2025 yang menjadj inisiatif Kementerian Perhubungan dapat menghasilkan gagasan baru yang implementatif untuk menghasilkan skema pendanaan jangka panjang bagi pelayaran.
"IMW 2025 merupakan konferensi dan expo maritim terbesar dan paling bergengsi di Indonesia yang menyediakan platform strategis untuk menunjukkan dan memajukan industri maritim nasional di panggung global," kata Carmelita.
Ikuti Whatsapp Channel Republika