REPUBLIKA.CO.ID, NUSA DUA -- Rapat Pimpinan Nasional Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Rapimnas Kadin) 2019 diselenggarakan untuk menetapkan sasaran dan program kerja dunia usaha guna meningkatkan perekonomian nasional. Pada acara pembukaan Rapimnas tersebut di Nusa Dua, Bali, Jumat (29/11), Ketua Umum Kadin Indonesia Rosan P Roeslan menjelaskan yang menjadi fokus bahasan pada Rapimnas kali ini adalah untuk meningkatkan perekonomian yang maju, berdaya saing dan berkeadilan.
Hal tersebut didasarkan pada dinamika perekonomian nasional dan global terjadi dalam kurun waktu 2018-2019 beserta tantangan-tantangan internal dan eksternal yang menyertainya.
"Pokok-pokok pikiran Rapimnas Kadin diarahkan untuk mengembangkan usulan-usulan konkrit dalam mengatasi berbagai permasalahan yang dihadapi dunia usaha, serta menyusun rekomendasi untuk memajukan perekonomian," katanya.
Menurut Rosan, bahwa daya saing nasional ditengarai menjadi penyebab menurunnya kinerja industri manufaktur. Gejala deindustrialisasi dikhawatirkan mengakibatkan defisit neraca perdagangan menjadi semakin besar, karena laju pertumbuhan impor lebih besar dari pada pertumbuhan ekspor yang pada akhirnya mengakibatkan defisit transaksi berjalan dan pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS.
"Dunia usaha akan mengupayakan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas yaitu pertumbuhan ekonomi yang dapat menciptakan lapangan pekerjaan yang layak, mengurangi tingkat kemiskinan dan tingkat ketimpangan ekonomi sehingga tercipta pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan," ujarnya.
Ia mengatakan Kadin mencatat perekonomian Indonesia dalam kurun waktu 2018 hingga 2019 diwarnai oleh tren pertumbuhan ekonomi sekitar 5,1 hingga 5,2 persen yang diharapkan bisa ditingkatkan lebih tinggi lagi di tahun-tahun mendatang, sementara tingkat inflasi berada di angka 3,1 persen, nilai tukar rupiah sedikit menguat di kisaran Rp14.400 per dolar AS dan tingkat suku bunga 5 persen.
Selain itu, kata dia, Kadin juga mencatat, penopang utama pertumbuhan ekonomi nasional adalah pertumbuhan konsumsi rumah tangga. Atas dasar harga konstan 2010, konsumsi masyarakat tumbuh 5,17 persen menjadi Rp1.467,54 triliun.
Pertumbuhan tersebut merupakan yang tertinggi. Konsumsi rumah tangga sepanjang semester I tahun 2019 tumbuh 5,1 persen. Pengeluaran konsumsi terbesar pada kuartal II 2019 untuk memenuhi kebutuhan makanan dan minuman sebesar Rp 872,66 triliun (39,46 persen), diikuti transportasi dan komunikasi Rp 505 triliun (22,84 persen).
Sedang investasi di Indonesia pada kuartal II 2019 melemah karena kontraksi pertumbuhan investasi barang modal, kecuali bangunan dan mesin. Sementara Penanaman Modal Tetap Bruto (PMTB) tercatat hanya tumbuh 5,01 persen, lebih rendah dari pertumbuhan investasi tahun yang lalu, yaitu sebesar 5,85 persen.
"Selain tantangan internal yang dihadapi, dunia usaha juga harus bersiap mengantisipasi tantangan dari luar seperti imbas perang dagang yang akan menimbulkan dampak terhadap pertumbuhan ekonomi dunia, termasuk Indonesia," ujar Rosan.
Lingkungan eksternal saat ini diwarnai oleh eskalasi perang dagang Amerika Serikat dan China yang diprediksi belum berakhir dalam waktu dekat. Akibatnya perekonomian AS dan China sebagai pelaku utama perang dagang mengalami penurunan tingkat pertumbuhan masing-masing dari 2,9 persen dan 6,6 persen pada tahun 2018 menjadi 2,3 persen dan 6,2 persen tahun 2019. Bahkan diperkirakan pada akhir 2020, pertumbuhan ekonomi kedua negara akan kembali turun menjadi 2,0 persen dan 6,1 persen.
Rosan menegaskan, pihaknya selalu memperhatikan dinamika lingkungan ekonomi strategis yang terjadi. Walaupun Kadin selalu berusaha konsisten dalam melaksanakan kebijakan dan program kerja yang telah ditetapkan, namun tuntutan perkembangan mengharuskan Kadin Indonesia untuk melakukan penyesuaian-penyesuaian sesuai dengan tuntutan dinamika yang terjadi dalam menyusun Program Kerja Tahun 2020. Sehingga ke depan, Kadin berharap perekonomian Indonesia bisa semakin maju, berdaya saing dan berkeadilan.
Dalam acara Rapimnas, Kadin menandatangani sejumlah nota kesepahaman (MoU) antara lain dengan DPD-RI mengenai pemberdayaan ekonomi daerah dan pelaku usaha di daerah, dengan PT Amartha untuk melakukan pembinaan kepada pelaku usaha mikro, kecil dan menengah serta koperasi di daerah dalam rangka meningkatkan kapasitas dan kualitas berbagai produk barang dan jasa, juga akses permodalan dan pasar.
Selain itu, Kadin menandatangani pula MoU dengan Australia-Indonesia Partnership for Economic Development (Prospera) untuk pengembangan platform ekspor berbasis online.
Ikuti Whatsapp Channel Republika