REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Menteri Perdagangan (Wamendag) Jerry Sambuaga menyatakan, peninjauan fasilitas pembebasan bea masuk daro Amerika Serikat berupa Generalized System Preference (GSP) hampir menemukan titik terang. Menurut Wamendag, tinggal tiga isu lagi yang masih dibahas yakni lisensi impor, reasuransi, serta lokalisasi data.
Sebelumnya terdapat sembilan isu yang dibahas dalam peninjauan fasilitas GSP. "Dalam waktu dekat kita push biar selesai, kalau soal lisensi malah tingga tanda tangani, tapi ada beberapa hal teknis seperti penyelarasan dokumen, dan lainnya," ujarnya kepada wartawan di Jakarta, Senin, (25/11).
Ia menambahkan, soal lisensi kini sudah ada di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham). Dua isu lainnya, kata dia, masih dalam proses karena turut melibatkan instansi lain seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
"Kami mendorong komunikasi serta koordinasi dengan teman-teman di OJK samakan persepsi soal lokalisasi data, kami yakin manfaatnya positif," jelas Jerry.
Terkait lokalisasi data, lanjutnya, AS ingin ada transparansi atau keterbukaan data demi meningkatkan akuntabilitas. "Kami melihat perspektif tersebut, kami respon yang akan disepakati bersama. Kami lihat kepentingan lebih besar dalam rangka sukseskan GSP," tuturnya.
Diharapkan, fasilitas GSP bisa selesai dan terealisasi pada Desember mendatang. Seiring rencana kunjungan kerja Menteri Perdagangan Republik Indonesia ke AS pada bulan depan.
Menurut Jerry, realisasi GSP tidak hanya bermanfaat bagi ekspor Indonesia melainkan bagi AS sendiri. Pasalnya dalam rangka pengembangan industri dan usaha di sana, beberapa bahan bakunya turut diimpor dari Tanah Air.
"Intinya GSP ini kami optimis manfaatnya jelas. Secara strategis juga sangat membantu Indonesia. Kedua negara dapat benefit baik AS maupun Indonesia," tegas Jerry.
Pada 16 sampai 21 November lalu, Tim Kementerian Perdagangan yang dipimpin oleh Wamendag melakukan kunjungan kerja ke AS yakni New York dan Washington DC. Fasilitas GSP menjadi salah satu bahasan utama dalam kunjungan itu.
GSP merupakan fasilitas penghapusan beamasuk untuk barang impor senilai nol persen. Fasilitas tersebut diberikan khusus ke negara yang termasuk negara miskin atau berkembang.
Direktur Perundingan Bilateral Ni Made Ayu Marthini mengatakan, terdapat sekitar 5.062 jenis produk yang dibuka dalam program itu. Produk yang dibuka untuk Indonesia sebanyak 3.572, namun sekarang baru 836 produk yang dimanfaatkan atau diimpor oleh Indonesia.
"Jadi banyak yang belum kita manfaatkan. Kita lakukan lobi offensive, agar (fasilitas) ini tetap ada, karena negara lain ada yang mau dicabut," ujar Made pada kesempatan serupa.
Ikuti Whatsapp Channel Republika