REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Direktur Riset Center of Reform on Economic (CORE) Indonesia Piter Abdullah menilai, kebijakan Menteri BUMN Erick Thohir melakukan perombakan jajaran di Kementerian BUMN belum tentu langkah politis. Langkah tersebut dapat saja dilihat sebagai upaya perbaikan BUMN. Kini, yang ditunggu adalah strategi Erick setelah melakukan keijakan tersebut.

Piter menuturkan, jika dilihat secara histori, BUMN terus menunjukkan perbaikan dalam kurun waktu lima tahun terakhir. Baik dilihat dari angka pertumbuhan profit ataupun penurunan jumlah BUMN yang bermasalah. "Kita perlu tahu, bagaimana cara pandang pak Erick. Apakah perbaikan ini belum cukup sehingga dibutuhkan perombakan besar dan transformasi luar biasa, itu kita perlu tahu," ucapnya ketika ditemui usai acara diskusi CORE Economic Outlook di Jakarta, Rabu (20/11).

Sampai sejauh ini, Piter menuturkan, Erick belum menunjukkan dan menyampaikan cara pandangnya terhadap kerja Kementerian BUMN untuk jangka pendek maupun panjang. Oleh karena itu, ia juga belum dapat memastikan latar belakang Erick menempatkan beberapa orang di dekatnya.

Piter berharap, Erick dapat lebih transparan mengenai arahnya dalam memaksimalkan kinerja Kementerian BUMN. Sebab, pengelolaan BUMN selama ini terlihat kurang transparan, terutama pada periode sebelumnya. "Kok ganti-ganti tanpa transparansi? Nah kita harapkan sekarang Pak Erick dapat melakukannya (perombakan) dengan transparansi lebih baik" ujarnya.

Piter juga sempat menyinggung kabar mengenai Basuki Tjahaja Purnama (BTP) atau Ahok yang akan menduduki posisi direksi atau komisaris di Pertamina. Menurut Piter, keberadaan Ahok di BUMN belum tentu menjadi jaminan perbaikan BUMN. Semua bergantung pada posisi, peran hingga besaran kontribusinya.

Piter menekankan, seorang Ahok mungkin saja tidak akan mengubah BUMN secara keseluruhan. Sebab, yang dapat mengubah BUMN bukanlah seorang direksi semata melainkan kementerian itu sendiri. 

"Ia (direksi) hanya akan jadi sarana atau alat bagi Kementerian BUMN untuk mencapai arah tujuannya," katanya.

Sebelumnya, Kementerian BUMN mencopot seluruh deputi dan sekretaris menteri BUMN. Mereka akan diberikan penugasan baru menjadi direksi di sejumlah BUMN. Mengenai rencana penunjukan Ahok, Kementerian BUMN melalui Staf Khusus Menteri BUMN Arya Sinulingga mengatakan, baru bisa dipastikan dalam RUPS Pertamina yang akan digelar dalam waktu dekat.

Ikuti Whatsapp Channel Republika