REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyebutkan, strategi pembiayaan tahun depan bersifat oportunistik. Hanya saja, mereka belum menyebutkan upaya yang akan dilakukan secara konkrit dalam menghadapi potensi defisit anggaran untuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2020. Diketahui, pada September, pemerintah dan DPR sudah menetapkan defisit anggaran tahun depan sebesar Rp 307,2 triliun atau setara 1,76 persen Produk Domestik Bruto (PDB).
Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengatakan, oportunistik yang dimaksud adalah mencari timing secara tepat. Apabila sudah ada harga yang tepat dan menguntungkan, maka Indonesia akan masuk ke pasar untuk mendapatkan yield terbaik serta suku bunga paling rendah.
"Untuk itu, memang kita harus melihat semua aspek, jadi ada timing-nya," ucapnya dalam konferensi pers APBN Kinerja dan Fakta (KiTa) di Gedung Dhanapala, Jakarta, Senin (18/11).
Secara umum, Suahasil menambahkan, kebijakan front loading memang akan menguntungkan. Sebab, tingkat likuiditas di pasar keuangan pada semester pertama cenderung lebih banyak dibandingkan semester kedua. Hanya saja, ia menekankan, pemerintah tetap harus melihat tingkat kebutuhan setiap bulan.
Front loading adalah strategi pembiayaan dengan penerbitan surat berharga negara (SBN) dalam jumlah besar pada awal tahun. Kebijakan ini sudah dilakukan pada tahun ini sebagai salah satu strategi dalam menghadapi ketidakpastian perekonomian, terutama di tingkat global. Tujuannya, menjaga keberlangsungan APBN.
Sampai saat ini, Kemenkeu juga belum menyebutkan rencana tingkat intensitas penerbitan SBN untuk tahun depan. Hanya saja, Suahasil memastikan, pemerintah tetap menggunakan seluruh 'senjata' untuk tetap menjaga keseimbangan APBN. "Kita merencanakan, tetap memakai seluruh hal yang ada untuk oportunistik," katanya.
Selain oportunistik, kebijakan pembiayaan defisit anggaran tahun depan juga bersifat fleksibel. Hal ini tergambarkan dari penjelasan Suahasil yang mengatakan, pemerintah akan segera melakukan adjustment apabila memang pelaksanaan APBN masih berjalan agak sulit. Banyak faktor yang mendasarinya, terutama imbas kondisi ekonomi dan perdagangan dunia terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia yang ingin menjaga momentum pertumbuhan ekonomi sembari tetap menekan angka kemiskinan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika