Warta Ekonomi.co.id, Surakarta
10 bulan lalu, Profesor Universitas Columbia sekaligus ekonom, Jeggrey Sachs mengatakan, langkah Pemerintah Trump yang menargetkan Kepala Eksekutif Keuangan Huawei, Meng Wanzhou karena dugaan pelanggaran sanksi Amerikas Serikat (AS) terhadap Iran tidaklah adil.
Menurut Sachs, pemerintah bersikap munafik karena tak mengambil tindakan serupa terhadap eksekutif senior perusahaan-perusahaan Amerika; mereka hanya dikenakan denda.
"Pemerintahan Presiden Donald Trump bagai ancaman terbesar bagi aturan hukum internasional untuk saksi sepihak terhadap Iran dan keputusannya untuk keluar dari kesepakatan nuklir dengan negara Timur Tengah," paparnya, dilansir dari SCMP, Senin (28/10/2019).
Baca Juga: Inggris Kasih Jalan Buat Raksasa Teknologi China 'Musuh Amerika', Pecah Kongsi?
Pernyataannya menuai banyak kritik di AS, membuat Sachs harus menghapus akun Twitternya. Meski begitu, hingga saat ini ia masih percaya, kebijakan AS terhadap Huawei sangat menyesatkan dan provokatif.
Itu termasuk Daftar Hitam AS terhadap Huawei, yang melarang perusahaan China itu membeli komponen teknologi AS tanpa persetujuan pemerintah. "Pembatasan ekspor itu mencerminkan pandangan segmen garis keras Pemerintah AS, tidak mencerminkan pandangan rakyar Amerika pada umumnya," kata Sachs lagi.
AS hanya menargetkan Huawei karena perusahaan itu memimpin sektor teknologi 5G. Ia menambahkan, Badan Keamanan Amerika khawatir, penggunaan komponen teknologi Huawei akan mempersulit pengawasan rahasia.
"Kita tahu AS sudah memata-matai (Huawei), mungkin akan lebih sulit jika mereka menggunakan peralatan (buatan) Huawei," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika