REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mengakui, mayoritas klaster perikanan nelayan berada dalam status kemiskinan. Sebanyak 50 persen lebih kawasan klaster perikanan rakyat masih belum sejahtera alias di bawah garis kemiskinan.

Sekretaris Badan Riset dan Sumber Daya Manusia (BRSDM) KKP Maman Hermawan menyatakan, meski mayoritas klaster perikanan nelayan berstatus merah atau belum sejahtera, namun terdapat beberapa klaster lain yang mulai menunjukkan pertumbuhan positif. Menurutnya, hal itu diketahui berdasarkan hasil identifikasi yang masih terus didalami lebih jauh.

“Kita baru mulai identifikasi, memang presentasenya itu fifty fifty lah. Masih banyak yang merah, 50 persenan kemungkinan,” kata Maman kepada Republika, Selasa (22/10).

Adapun kategori klaster perikanan nelayan terbagi menjadi tiga kriteria. Hijau yang merupakan kriteria klaster dengan tingkat kesejahteraan nelayan yang mulai beranjak ke taraf sejahtera, kuning berada di posisi antara, dan merah yang merupakan kriteria di bawah garis kemiskinan.

Dia melanjutkan bahwa riset mengenai identifikasi klaster perikanan nelayan sangat dibutuhkan untuk memberikan gambaran menyeluruh mengenai kebutuhan jumlah penyuluh dan pendamping di daerah. Sejauh ini meski masih banyak klaster perikanan nelayan yang merah, pengalokasian penyuluh tetap akan mengacu pada standard operational procedure (SOP).

“Kita punya juknis (petunjuk teknis) dan SOP, penyuluh dari kalangan PNS itu diberi kewenangan untuk 10-15 orang per kelompok. Misalnya begitu, tergantung wilayah kerja dan SOP,” ungkapnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika