REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Kemenkop UKM) menyatakan, perikanan merupakan salah satu komoditi prioritas Indonesia. Apalagi, budi daya ikan melibatkan banyak usaha mikro dengan total nelayan mencapai 2,3 juta.

Hanya saja, Deputi Produksi dan Pemasaran Kemenkop Victoria Simanungkalit mengatakan, saat ini sektor tersebut juga terdampak oleh pandemi. "Pandemi pengaruhi sektor ikan, budidaya ikan terganggu karena kelangkaan BBM, dan dari sisi hilir ada ketidakpastian dan rendahnya daya beli, serta kendala ekspor," ujarnya dalam Webinar pada Selasa (6/10).

Ia melanjutkan, penjualan ikan di pasar daring pun masih terbatas. Ditambah biaya logistik yang masih mahal.

"Pemerintah terus pulihkan UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah) baik dari hulu maupun hilir agar optimal lewat berbagai berbagai program strategis," kata Victoria.

Program tersebut meliputi Bantuan Presiden (Banpres) bagi UMKM unbankable sebesar Rp 2,4 juta. Lalu pinjaman modal melalui LPDB KUMKM sebesar Rp 1 triliun.

"Harus menjadi perhatian bagaimana dorong agar kelola skala usaha ekonomis mencapai tingkat efisiensi tinggi. Kemudian perikanan dan nelayan diharapkan bisnisnya lebih luas dan optimal konsolidasinya, sehingga bisa serap tenaga kerja dan serap produk," tutur dia.

Ia menyebutkan, saat ini baru 13 ribu UMKM yang bergerak di sektor pangan. Dengan kontribusi omset sebesar 7,72 persen dari total kontribusi UMKM.

"Pengembangan koperasi pangan perlu dikembangkan. Pengembangan budidaya ikan di mangrove perlu ditingkatkan, demi tingkatkan kualitas SDM dan produk UMKM," ujarnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika