Kamis 31 Oct 2019 10:19 WIB

Benahi Industri Perikanan, Menteri KKP Tampung Masukan Kadin

KKP akan mengintensifkan komunikasi dua arah dengan para stakeholder perikanan.

Rep: Muhammad Nursyamsyi/ Red: Nidia Zuraya
Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Edhy Prabowo mengamati suasana Pelabuhan Perikanan Samudera Nizam Zachman, Muara Baru, Jakarta, Senin (28/10/2019).
Foto: Antara/Galih Pradipta
Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Edhy Prabowo mengamati suasana Pelabuhan Perikanan Samudera Nizam Zachman, Muara Baru, Jakarta, Senin (28/10/2019).

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA --- Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo melakukan audiensi bersama perwakilan Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia pada Rabu (30/10). Dalam kesempatan tersebut, Menteri Edhy menerima Ketua Umum Kadin Indonesia Bidang Kelautan dan Perikanan Yugi Prayanto beserta 20-an anggota Kadin Indonesia lainnya guna menampung masukan demi perbaikan industri sektor kelautan dan perikanan ke depannya.

Edhy menyebut, ia menerima berbagai masukan, saran, dan aduan terkait budidaya perikanan, perizinan kapal tangkap maupun kapal angkut ikan, industri rumput laut, industri pengalengan, pembiayaan industri, dan sebagainya.

Baca Juga

"Kita akan mendengar langsung semua permasalahan dari para pengusaha, para nelayan terutama, termasuk asosiasi yang mewakili nelayan tangkap, nelayan budidaya, pembudidaya rumput laut, petambak garam. Apa masalah yang mereka hadapi, kita akan carikan jalan keluarnya," ujar Edhy.

Edhy mengatakan, setelah menampung masukan dari nelayan dan stakeholder perikanan lainnya, pemerintah dalam hal ini Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) akan mengkaji aturan secara detail dari sisi hukum, akademis, maupun teknologi. Edhy menyampaikan akan sinkronkan landasan hukum, landasan akademis, dan fakta di lapangan.

"Ini harus disatukan, tidak boleh saling bertabrakan. Ada yang mengadu, bikin kapal dari luar, habis investasi banyak, dulu dapat izin bikin, sekarang tidak diberi izin lagi. Padahal izinnya kapalnya tidak tangkap di perairan Indonesia, melainkan di perairan lepas (highseas). Nah, aduan seperti ini misalnya juga harus kita sikapi dengan baik," lanjut Edhy.

Edhy mengatakan, beberapa waktu ke depan, KKP akan mengintensifkan komunikasi dua arah dengan para stakeholder kelautan dan perikanan. Hasilnya akan dikoordinasikan dengan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi untuk selanjutnya dilaporkan kepada Presiden.

Edhy menegaskan, KKP akan selalu melibatkan nelayan baik itu perorangan maupun asosiasi dalam pelaksanaan kebijakan di lapangan.

Ketua Umum Kadin Indonesia Bidang Kelautan dan Perikanan Yugi Prayanto menyebut, berbagai masukan yang disampaikan kepada KKP merupakan upaya untuk memperlancar investasi dan mendorong geliat ekspor.

"Pak Menteri menerima masukan tersebut, kemudian akan dievaluasi dan memanggil lagi semua stakeholder lain, sehingga menghasilkan keputusan yang win-win solution," ucap Yugi.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
Advertisement
Advertisement