Jumat 05 Dec 2025 13:05 WIB

Dampak Meluas, Program MBG Dorong Ekonomi dan Perbaikan Tata Kelola

Permintaan pangan dari program ini mulai menghidupkan pasar daerah.

Sejumlah petugas berkostum Power Rangers mengantar Makan Bergizi Gratis (MBG) di SD Negeri Tempurejo 1, Kota Kediri, Jawa Timur, Kamis (13/11/2025). Petugas dari Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Tempurejo tersebut mengenakan kostum unik sebagai upaya menghibur pelajar sekaligus sosialisasi pentingnya asupan gizi melalui MBG agar tubuh sehat dan kuat.
Foto: ANTARA FOTO/Prasetia Fauzani
Sejumlah petugas berkostum Power Rangers mengantar Makan Bergizi Gratis (MBG) di SD Negeri Tempurejo 1, Kota Kediri, Jawa Timur, Kamis (13/11/2025). Petugas dari Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Tempurejo tersebut mengenakan kostum unik sebagai upaya menghibur pelajar sekaligus sosialisasi pentingnya asupan gizi melalui MBG agar tubuh sehat dan kuat.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Program Makan Bergizi Gratis (MBG) mulai menunjukkan dampak yang lebih luas dari sekadar pemenuhan aspek gizi pada anak sekolah dan kelompok B3 (ibu hamil, ibu menyusui, dan balita). Di banyak daerah, permintaan pangan dari program ini mulai menggerakkan pasar lokal hingga menjaga kestabilan harga pangan.

Menurut Awalil Rizky, ekonom sekaligus pendiri Bright Institute, lembaga yang fokus pada kajian ekonomi dan kebijakan publik, MBG punya potensi besar sebagai penggerak perekonomian, terutama di tingkat lokal. Awalil Rizky juga menyoroti perbaikan tata kelola anggaran yang terus dijalankan Badan Gizi Nasional (BGN) selaku pemangku kepentingan utama program ini.

Baca Juga

Awalil Rizky menyatakan MBG adalah program yang diterima dengan sangat baik oleh berbagai pihak karena mampu menghadirkan manfaat ganda.

“Kalau program MBG ini diteruskan, harus terus-menerus diperbaiki, kembali ke tujuan yang dicanangkan sejak awal. Jadi, MBG tidak hanya terkait penyediaan makanan kepada para siswa, ibu hamil, dan seterusnya, tetapi juga bisa menggerakkan perekonomian, terutama perekonomian lokal,” ujarnya melalui keterangan, Jumat (5/12/2025).

Hal yang disampaikan Rizky sejalan dengan perlunya tata kelola program MBG yang sehat agar manfaat anggaran yang besar dapat tersebar merata hingga ke daerah. Dalam konteks tata kelola, Rizky secara khusus menekankan agar pemerintah segera menindaklanjuti rekomendasi dari Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU).

KPPU pada Agustus 2025 telah memberikan lima rekomendasi terkait kemitraan dalam program MBG agar bisa diikuti banyak pelaku usaha, termasuk UMKM. Diyakini, penerapan rekomendasi KPPU dapat memastikan rantai pasok yang kompetitif dan melibatkan pelaku usaha lokal secara luas.

“Menurut saya, rekomendasi KPPU perlu digaungkan agar pasar jangan sampai menjadi tidak sehat. Misalnya, adanya monopoli, oligopoli, atau segelintir pihak yang menguasai pasokan atau menguasai beberapa hal lain. Rekomendasi KPPU justru antara lain bisa mengatasi persoalan-persoalan yang tidak perlu,” tegas Rizky.

Selain itu, alokasi anggaran MBG juga dinilai berpengaruh signifikan terhadap perekonomian nasional, terutama pada realisasi fiskal 2025 yang akan mendekati akhir tahun anggaran.

Kemitraan yang lahir dari program MBG telah menjadi angin segar bagi perekonomian lokal, membuka peluang usaha baru, dan memberikan pendapatan yang lebih stabil bagi pedagang di berbagai daerah.

 

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement

Rekomendasi

Advertisement