REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat, Kementerian Pertahanan (Kemenhan) mendapat anggaran terbesar dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2020. Nilainya sebesar Rp 131,2 triliun, naik Rp 21,6 triliun dibanding dengan pagu tahun ini, yakni Rp 109,6 triliun. Besaran yang didapatkan tersebut juga lebih besar dari usulan awal dalam Rancangan APBN 2020, Rp 127,4 triliun.
Direktur Jenderal Anggaran Kemenkeu Askolani mengatakan, anggaran pertahanan yang meningkat pada tahun depan seiring dengan kebutuhan alat utama sistem persenjataan atau alutsista. "Di bidang pertahanan dibutuhkan peningkatan alutsista supaya peralatan bisa terjaga dengan baik," ujarnya dalam konferensi pers di kantornya, Jakarta, Kamis (26/9).
Selain belanja barang, Askolani mengatakan, penambahan anggaran juga untuk memenuhi belanja pegawai. Sebab, ada penyesuaian anggaran belanja pegawai yang dilakukan pada tahun ini seiring dengan reformasi birokrasi.
Masih dalam bidang pertahanan dan keamanan, Polri menjadi kementerian/lembaga dengan anggaran terbesar ketiga pada tahun depan. Tercatat, anggarannya pada 2020 adalah Rp 104,7 triliun, lebih besar dibanding dengan APBN 2019 yaitu Rp 94,3 triliun.
Askolani mengatakan, kenaikan anggaran pada Polri dilakukan seiring dengan kenaikan tunjangan kinerja polisi yang belum tuntas. Selain itu, dalam rangka momentum Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020. "Untuk menjaga keamanan, terutama saat Pilkada 2020," ucapnya.
Selain di bidang pertahanan dan keamanan, anggaran besar juga diberikan untuk pembangunan infrastruktur melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Anggarannya pada tahun depan mencapai Rp 120,2 triliun, naik Rp 8,4 triliun dibanding dengan APBN 2019, Rp 111,8 triliun.
Dalam APBN 2020, pemerintah menetapkan beberapa target output strategis bidang infrastruktur. Di antaranya, pembangunan jalan baru sepanjang 837 km, pembangunan jembatan baru sepanjang 6.883 m dan pembangunan 49 bendungan atau on going. Selain itu, pembangunan 5.224 unit rumah susun, pembangunan jalur kereta api sepanjang 238,8 km’sp, pembangunan pelabuhan penyeberangan lanjutan sebanyak 13 lokasi, dan pembangunan 3 bandara baru.
Askolani menjelaskan, dalam kegiatan belanja tahun depan, pemerintah akan lebih mendorong efisiensi pada belanja kementerian/lembaga. Tujuan ini diimplementasikan melalui enam langkah. Pertama, mengurangi belanja barang yang kurang produktif dan nonprioritas seperti perjalanan dinas, honor kegiatan, dan paket pertemuan.
Kedua, pembatasan terhadap pembangunan kantor/gedung pemerintahan. Ketiga, optimalisasi pemanfaatan belanja modal. Keempat, sinergi program-program perlindungan sosial dan menganalisa kembali besaran bantuan dan cakupan penerima bantuan sosial.
Kelima, penyederhanaan proses dan prosedur pengadaan barang dan jasa untuk mempercepat penyerapan anggaran terutama belanja infrastruktur. Terakhir, reformasi birokrasi.
Secara keseluruhan, pemerintah menganggarkan belanja pemerintah sebesar Rp 1.683 triliun atau tumbuh 10,2 persen dibanding dengan APBN tahun ini, Rp 1.527 triliun. Sebanyak Rp 773 triliun di antaranya ditujukan untuk belanja non kementerian/lembaga, sedangkan Rp 909 triliun untuk belanja kementerian/lembaga.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
