REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta agar pemerintah lebih memberikan ruang pada sektor swasta untuk tumbuh dan berkembang. Hal ini disampaikannya dalam pembukaan Sidang Kabinet Paripurna terkait Rancangan Undang-Undang (RUU) berserta Nota Keuangan RAPBN 2020 di Istana Negara, Jakarta, Senin (5/8).
"APBN hanya berkontribusi 14,5 persen PDB kita. Sehingga yang paling penting adalah menciptakan ekosistem yang baik agar sektor swasta bisa bertumbuh dan berkembang. Poinnya di situ," kata Jokowi.
Jokowi pun ingin agar pemerintah turut mendorong pertumbuhan investasi sehingga memberikan dampak positif bagi ekonomi nasional, salah satunya membuka lapangan kerja. Di tengah-tengah ketidakpastian ekonomi global, Jokowi meminta agar RAPBN 2020 harus mampu menghadapi gejolak eksternal.
"Kita harapkan nanti juga arah penggunaan APBN ini sebagai instrumen utama akselerasi daya saing ekonomi negara kita. Terutama daya saing di bidang ekspor dan investasi," tambah Jokowi.
Selain itu, Presiden ingin agar arah politik anggaran ke depan lebih fokus pada investasi pembangunan sumber daya manusia secara besar-besaran. Pembangunan SDM ini, kata Jokowi, harus segera dilaksanakan. Salah satunya dengan meningkatkan kualitas sistem pendidikan dan pelatihan dengan cara-cara yang baru seperti pelatihan dan pendidikan vokasi.
"Sebab itu sejak mulai kandungan, bayi sampai anak-anak kita memasuki masa emas harus betul-betul diperhatikan jangan sampai ada kenaikan angka stunting," ujarnya.
Begitu pula terkait riset dan inovasi, Jokowi mengingatkan agar Badan Riset Nasional harus segera diselesaikan sehingga Indonesia tak semakin tertinggal di era teknologi saat ini. Presiden pun menginstruksikan agar penyusunan RAPBN 2020 ini dikelola secara fokus dan terarah. Sehingga lebih tepat sasaran dan manfaatnya dapat dirasakan oleh rakyat.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
