Kamis 27 Jun 2019 18:15 WIB

Pemerintah Belum Bisa Proyeksi Finalisasi Belanja Subsidi

Ada kemungkinan subsidi membengkak karena konsumsi solar yang naik hingga akhir tahun

Rep: Adinda Pryanka / Red: Friska Yolanda
Tiga strategi makro APBN 2020
Foto: Republika
Tiga strategi makro APBN 2020

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Askolani menjelaskan, pemerintah belum dapat menetapkan proyeksi terkait belanja subsidi tahun ini. Meskipun, ada kemungkinan subsidi membengkak akibat konsumsi solar yang diprediksi meningkat sampai akhir tahun.

Askolani menjelaskan, pemerintah masih melakukan perhitungan dan peninjauan terkait laporan penyerapan subsidi. "Nanti akan disampaikan oleh Ibu Menkeu (Sri Mulyani) dalam laporan semester pertama pada Juli di Badan Anggaran (Banggar) DPR," ucapnya ketika ditemui di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (27/6).  

Baca Juga

Sementara itu, Askolani menuturkan, pemerintah kini juga sedang mengkaji arahan belanja subsidi untuk tahun 2020. Nantinya, subsidi energi akan lebih diefisienkan oleh pemerintah. Kombinasi secara detail akan sangat ditentukan oleh arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada Agustus mendatang. 

Untuk subsidi nonenergi, setidaknya ada empat kebijakan belanja pemerintah pada tahun depan. Pertama, subsidi pupuk yang akan disalurkan lebih tepat melalui Kartu Tani.

Kedua, subsidi Public Service Obligation (PSO) atau kewajiban pelayanan publik. Pemerintah mendukung peningkatan pelayanan umum di bidang transportasi publik seperti KAI dan Pelni serta penyediaan informasi publik melalui LKBN Antara. 

Ketiga, subsidi pajak guna mendukung peningkatan daya saing industri tertentu dan pemberian insentif sektor panas bumi serta obligasi pemerintah. Terakhir, subsidi bunga kredit program dengan memperluas akses permodalan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dan koperasi melalui subsidi bunga KUR. 

Selain itu, Askolani menambahkan, pemerintah akan memberikan subsidi bunga kredit perumahan dan subsidi bantuan uang muka perumahan untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). 

Askolani mengatakan, pemerintah juga belum dapat memastikan penurunan maupun kenaikan subsidi di tahun depan. Pemerintah kini masih berupaya memasukkan saran dari DPR yang akan diselesaikan oleh pemerintah pada Agustus.

"Semua masukan akan kami pertimbangkan dan dilihat secara komprehensif, mana yang paling efektif," kata Askolani. 

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement