Jumat 16 Feb 2024 16:26 WIB

Bukan Dipangkas, Ini Penjelasan TKN Soal Kebijakan Subsidi Energi ke Depan

Kata Eddy, pengelolaan subsidi ke depan perlu lebih akurat dan tepat sasaran.

Rep: Intan Pratiwi/ Red: Ahmad Fikri Noor
Sekretaris Jenderal Partai Amanat Nasional (PAN), Eddy Soeparno.
Foto: Republika/Nawir Arsyad Akbar
Sekretaris Jenderal Partai Amanat Nasional (PAN), Eddy Soeparno.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran, Eddy Soeparno menegaskan dirinya tak pernah mengatakan untuk memangkas subsidi BBM. Kata Eddy, pengelolaan subsidi ke depan perlu lebih akurat dan tepat sasaran agar anggaran subsidi bisa lebih hemat.

"Saya tidak pernah bilang untuk memangkas subsidi BBM. Yang saya singgung adalah subsidi energi secara keseluruhan. Saya mengusulkan agar ada evaluasi terhadap subsidi energi ini agar lebih tepat sasaran," kata Eddy kepada Republika, Jumat (16/2/2024).

Baca Juga

Eddy menjelaskan, anggaran subsidi energi dari tahun ke tahun memang selalu membengkak. Contohnya, pada tahun 2023 mencapai Rp 500 triliun dan di tahun ini Rp 350 triliun.

Namun, pada implementasinya justru penikmat subsidi ini justru adalah masyarakat mampu. Bahkan, hampir 80 persen konsumen Pertalite dan LPG tiga kilogram merupakan masyarakat mampu.

 

"Saya mengusulkan agar ada evaluasi terhadap subsidi energi ini agar lebih tepat sasaran. Caranya apa? evaluasi datanya. Lalu kita membuat peraturan agar jelas siapa siapa saja dan kriteria masyarakat yang seperti apa yang bisa menerima subsidi ini, termasuk soal sanksi siapa yang melanggar," kata Eddy.

Dengan begitu, maka anggaran subsidi bisa lebih hemat. Tak hanya hemat, namun juga tepat sasaran. Penghematan anggaran subsidi mampu membuat komposisi APBN jauh lebih sehat.

"Jadi nilai subsidinya berkurang. Bukan dipangkas, saya bilang tata kelola penyaluran subsidi ditata ulang agar lebih efisien. Sehingga APBN bisa lebih sehat ke depan," tegas Eddy.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement