REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Bank Dunia memperkirakan pertumbuhan ekonomi dunia akan cenderung menurun pada 2019 ini dan ke depan. Demikian juga UNCTAD melaporkan adanya pelambatan pertumbuhan investasi global pada tahun lalu. Beberapa faktor disebut-sebut sebagai penyebabnya, seperti perang dagang antara Amerika Serikat dan Cina.

Kondisi global itu juga berpengaruh pada pertumbuhan investasi asing di Indonesia yang menurun pada 2018. Ditambah lagi peringkat Ease of Doing Business Indonesia juga menurun dari 73 menjadi 72.

Padahal, selain ekspor dan konsumsi domestik, investasi asing sangat pengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia. Untuk meningkatkan ekspor saat ini kemungkinan masih akan sulit karena beberapa hal, misalnya perang dagang antara Amerika Serikat dan Cina berpengaruh terhadap menurunnya produksi global.

Becermin dari hal tersebut, pengamat investasi internasional Universitas Airlangga, Iman Prihandono, mengatakan seharusnya investasi asing lebih difokuskan pada industri yang dapat mendorong ekspor.

"Namun industri ini sebaiknya bukan lagi industri manufaktur dasar, tetapi industri berupa produk teknologi yang memiliki nilai tinggi,” ujar Iman saat bicara pada Focused Group Discussion (FGD) “Investasi Asing Pemerintahan Presiden Jokowi Jilid 2” yang diselenggarakan Ikatan Alumni Fakultas Hukum Universitas Airlangga di Jakarta.

Sementara Adjie Budiarto Said dari Senior Counsel PT Chevron Pacific Indonesia berpandangan stabilititas politik dan keamanan menjadi aspek penting bagi investasi asing di Indonesia di samping kepastian hukum dan regulasi. Para pengusaha asing, mengharapkan pemerintah dapat menjaga stabilitas politik dan keamanan yang saat ini dinilai sudah baik.

Menyambut harapan dunia usaha, pemerintah terus berbenah diri dengan memberikan insentif dan kemudahan berusaha. “Tax Allowance dan Tax Holiday merupakan insentive yang pemerintah berikan”, Ujar Boby Ariwibowo dari Kementerian Keuangan.

FGD mempertemukan empat unsur utama pembangunan, yaitu pemerintah, swasta, akademisi, dan masyarakat sipil. Didik Sasano Setyadi, Ketua IKA  Fakultas Hukum Universitas Airlangga menyambut baik FGD ini. “Ini adalah peran sosial kami bagi pembangunan bangsa. Pengalaman praktis kami, serta sinergi dengan pakar kampus, pihak pemerintah dan masyarakat sipil akan memberikan manfaat yang besar bagi bangsa,” katanya.

Terkait saran bagi pemerintah, FGD merekomendasikan kepada pemerintah agar senantiasa konsisten dalam melaksanakan peraturan dan kebijakan, menyederhanakan birokrasi dan perijinan disertai dengan upaya hukum pemberantasan pungli dan bentuk KKN lainnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika