REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pembangunan Infrastruktur di era Presiden Joko Widodo dinilai sudah tepat karena terbukti berhasil mendorong perekonomian daerah. Namun, pemerintah daerah didorong untuk terus berinovasi agar dapat makin mengoptimalkan potensi daerah masing-masing terutama di sektor pariwisata dan ekonomi perdesaan.
Deputi I Kepala Staff Kepresidenan Bidang Pengendalian Pembangunan Program Prioritas, Darmawan Prasojo
mengatakan proyek infrastruktur mengurangi waktu tempuh perjalanan ataupun mempercepat jalur logistik. Manfaat lainnya, ekonomi rakyat juga lebih menggeliat. "Kehadiran Infrastruktur mendorong berkembangnya ekonomi daerah," ujarnya.
Darmawan mengatakan itu saat berbicara di diskusi IndoSterling Forum bertajuk Mengukur Infrastruktur: Sejauh Mana Pembangunan Infrastruktur Menstimulasi Pembangunan Ekonomi di Daerah? Hadir sebagai keynote speaker Dirjen Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kemedes PDTT Taufik Madjid.
Selain Darmawan, tampil pula sebagai pembicara antara lain pengamat ekonomi Faisal H Basri, anggota Komisi V DPR Syarif Abdullah Alkadrie, serta Guru Besar dan Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia Ari Kuncoro.
Kehadiran Infrastruktur, ujar Darmawan, juga mendorong industri pariwisata dan bisnis lokal. Dia mencontohkan, jumlah pedagang kuliner Cirebon meningkat setelah adanya Tol Cipali. "Pembangunan infrastruktur mendorong pariwisata dan mampu menggerakkan ekonomi rakyat di daerah," ujarnya.
Darmawan menyebutkan visi pembangunan infrastruktur Presiden Jokowi sangat sederhana. Namun dengan kesederhanaanya itu menghilangkan hambatan dalam pelaksanaanya. "Kita melihat pembangunan infrastruktur di pulau-pulau di Republik ini telah berbuah manis, berhasil menggerakkan perekonomian rakyat," katanya.
Sementara, Taufik Madjid, menyinggung penggunaan dana desa yang telah meningkatkan akses transportasi. Program pembangunan desa juga telah meningkatkan pelaksanaan padat karya tunai desa melalui dana desa, perkembangan jumlah badan usah milik desa (BUMDesa).
Hingga kini, Taufik menyebutkan, telah terbangun sepanjang 191.600 kilometer jalan, 1.140 ribu jembatan, dan 5.371 unit dermaga. "Apa yang telah dicapai dari program dana desa adalah telah menunjang aktivitas ekonomi masyarakat serta telah meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa," katanya.
Menurut Taufik, salah satu indikator dalam pembangunan desa adalah tingkat kepemilikan aset masyarakat dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan ekonomi daerah. "Selain sumber daya manusia, keberhasilan peningkatan ekonomi desa dapat dilihat dari aset yang dimiliki desa, dan seberapa besar partisipasi masyarakat di dalamnya," ujarnya.
Presiden Joko Widodo (kiri) didampingi Ibu Negara Iriana Joko Widodo (kanan) menyempatkan diri untuk berfoto usai meresmikan pengoperasian tujuh ruas jalan tol Trans Jawa di Jembatan Kalikuto, Kendal, Jawa Tengah, Kamis (20/12/2018).
Ari Kuncoro mengungkapkan, pembangunan infrastruktur telah mendorong peningkatkan kapasitas produksi perekonomian, menghubungkan kutub-kutub pertumbuhan atau aglomerasi ekonomi. Program Infrastruktur juga mendorong peningkatan akses bekerja bagi penduduk kota atau perdesaan dan peningkatan akses perdagangan.
Tak hanya itu, infrastruktur meningkatkan akses kesehatan dan pendidikan tinggi serta relokasi sektor manufaktur ke daerah pedalaman. "Yang paling dinikmati masyarakat dari infrastruktur adalah soal waktu atau jarak tempuh)," kata Ari.
Dampak terbesar dari pembangunan infrastruktur di era Presiden Joko Widodo, menurut Ari, adalah peningkatan perekonomian daerah. Masyarakat tidak perlu lagi mencari penghidupan di kota besar, namun mereka dapat membangun usaha dengan tetap tinggal di desa.
"Bagi orang desa, sekarang bisa hidup di desa, dia bisa punya bisnis di tempatnya. Anak-anak petani bisa menggunakan tehnologi internet untuk menjual produk pertanian ayahnya," jelasnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika