REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah melalui Kementerian Perhubungan membuka pintu bagi investor swasta untuk berinvestasi dalam pembangunan terminal bus di sejumlah daerah. Dibukanya peluang bagi swasta demi menutupi kekurangan pembiayaan dari anggaran pemerintah saat ini.
Direktur Jenderal Perhubungan Darat, Kemenhub, Budi Setiyadi mengatakan, terdapat 128 terminal tipe A yang saat ini di bawah pengelolaan pemerintah pusat. Sebanyak 40 terminal di Jawa, Bali dan Sumatera yang diprioritaskan untuk menjalani perbaikan fisik agar pelayanan penumpang dan kapasitas daya tampung bus bisa ditingkatkan.
Namun, kata Budi anggaran pemerintah baru cukup untuk pembangunan perbaikan 20 terminal dengan nilai sekitar Rp 750 miliar. Total dana tersebut pun juga baru dapat dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2020.
"Ada 20 terminal tipe A yang terbuka untuk swasta. Bisa dengan skema Kerja Sama Pemanfaatan (KSP) atau Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha(KPBU). Prioritas pertama kita memang masalah pembangunan terminal, kata Budi dalam Investor Gathering di Jakarta, Rabu (31/7).
Budi mengatakan, dari 20 terminal tersebut sudah ada investor swasta yang berminat untuk membangun Terminal KH Sanusi di Kota Sukabumi, Jawa Barat. Terminal tersebut masuk ke dalam kategori terminal tipe A. Budi mengatakan, investor Terminal KH Sanusi berasal dari Batam yang sudah punya pengalaman dalam pembangunan properti di Singapura.
Lebih lanjut, ia menjelaskan, pembangunan yang diincar pemerintah sejatinya bukan sekadar pembangunan fisik. Tapi juga ekosistem yang ada di dalam terminal.
Bahkan, kata Budi, Kemenhub ingin agar ke depan wajah terminal sama seperti bandara. "Bukan hanya soal fisik, tapi ekosistem di dalamnya. Bisa ada mal dan hotel untuk penginapan sehingga ada mix use di terminal itu," kata Budi.
Ia menambahkan, kebijakan Kemenhub membuka pintu bagi pihak swasta untuk berinvestasi dalam pembangunan terminal agar adanya percepatan pembangunan. Perbaikan pelayanan terminal dipastikan berjalan lambat jika hanya mengandalkan investasi pemerintah.
Di satu sisi, adanya perbaikan terminal diharapkan bisa mengubah pandangan masyarakat sehingga makin banyak yang menggunakan kendaraan umum. "Makanya ini butuh perubahan fundamental yang harus kita lakukan," ujar dia.
Adapun terminal tipe A yang menjadi prioritas pemerintah untuk dibenahi yakni di yang terdapat di Pulau Jawa. Itu karena jumlah terminal terbanyak ada di Pulau Jawa sehingga membutuhkan aliran investasi swasta.
Setelah Pulau Jawa, yakni terminal di Bali, Lampung, Sumatera Selatan, serta Sumatera Utara. Meski demikian, Budi mengatakan, pembangunan terminal oleh swasta tetap harus melalui mekanisme lelang sesuai aturan yang berlaku.
Ikuti Whatsapp Channel Republika