REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan mengaku telah menyampaikan unek-uneknya kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi), soal kebijakan industri garam nasional. Luhut meminta Presiden untuk menyetop impor garam untuk kebutuhan industri. Impor yang dilakukan saat petani panen, Luhut mengatakan, justru akan membanting harga garam di level petani.

Seperti yang terjadi pada awal Juli 2019 ini, harga garam di tingkat petambak di pantai utara Jawa Barat anjlok. Tak tanggung-tanggung, harga jual garam hanya Rp 300 per kilogram. Angka ini jauh di bawah harga normalnya, yakni Rp 1.000 per kilogram.

Saran untuk menutup keran impor ini bukan tanpa perhitungan. Luhut menyampaikan, pembukaan lahan produksi garam seluas 5.270 hektare di Kupang, Nusa Tenggara Timur diperkirakan mampu menambah pasokan hingga 800 ribu ton garam pada 2021 nanti. Tambahan angka produksi dari Kupang diyakini bisa menutup kebutuhan garam nasional sebesar 3,7 juta ton per tahun.

"Jadi sebenarnya kita enggak usah lagi impor-impor. Sekarang dalam perjalanan itu sudah bertahap kan. Jadi sekarang ini saya sarankan ke Presiden, eloknya enggak usah ada impor-impor lagilah. Itu bikin kacau," kata Luhut di Istana Negara, Selasa (23/7).

Luhut pun meyakini kebutuhan garam untuk industri bisa dicukupi oleh produksi garam dari petambak lokal. Menurutnya, upaya menyetop impor garam merupakan salah satu cara untuk menekan defisit transaksi berjalan (Current Account Deficit / CAD). Pemerintah memang sedang bergulat dengan tren kenaikan CAD dan defisit neraca perdagangan.

"Sekarang kalau supply chain sudah jalan seperti yang di Morowali kan sudah jalan tuh dari nikel, stainless steel, carbon steel, katoda, terus kemudian pada lithium baterai nanti home appliances segala macam. Itu ekspor kita tahun lalu saja 5,8 miliar dolar AS," kata Luhut. 

Ikuti Whatsapp Channel Republika