REPUBLIKA.CO.ID, WASHINGTON -- Huawei Technologies Co Ltd, perusahaan China yang masuk dalam daftar hitam AS karena masalah keamanan nasional, secara diam-diam membantu Korea Utara. Huawei membangun dan memelihara jaringan nirkabel komersial Korea Utara.
Washington Post dalam laporan yang diterbitkan pada Senin (22/7), mengutip sumber dan dokumen internal bahwa raksasa telekomunikasi China itu bermitra dengan perusahaan Cina milik negara, Panda International Information Technology Co Ltd., pada sejumlah proyek di Korea Utara selama setidaknya delapan tahun.
Sumber yang diberitahu tentang masalah ini mengonfirmasi bahwa Departemen Perdagangan AS telah menyelidiki Huawei sejak 2016 dan sedang meninjau apakah perusahaan tersebut melanggar aturan kontrol ekspor terkait dengan sanksi terhadap Korea Utara.
Langkah seperti itu akan menimbulkan pertanyaan apakah Huawei, yang telah menggunakan teknologi AS di komponennya, melanggar kontrol ekspor Amerika untuk melengkapi Korea Utara dengan peralatan.
Senator Chris Van Hollen dan Tom Cotton mengatakan pernyataan bahwa hubungan (Huawei) dengan Korea Utara sebagai pelanggaran beruntun hukum AS.
Mereka mencatat bahwa undang-undang reauthorization pertahanan yang sedang dipertimbangkan di Kongres berisi ketentuan untuk menegakkan sanksi yang lebih baik terhadap Pyongyang dengan menjelaskan bahwa setiap perusahaan yang melakukan bisnis dengan Korea Utara, seperti yang dilaporkan Huawei lakukan, akan menghadapi sanksi Amerika.
AS memasukkan Huawei ke daftar hitam pada Mei, dengan alasan masalah keamanan nasional. Langkah ini melarang perusahaan AS untuk menjual sebagian besar komponen ke Huawei tanpa lisensi khusus.
Tetapi Presiden Donald Trump mengatakan bulan lalu perusahaan-perusahaan AS dapat melanjutkan penjualan dalam upaya untuk memulai kembali perundingan perdagangan dengan Beijing.
Huawei tidak segera menanggapi permintaan komentar, tetapi mengatakan dalam sebuah pernyataan kepada Washington Post bahwa 'tidak ada kehadiran bisnis' di Korea Utara. Huawei dan Panda mengosongkan kantor Pyongyang mereka pada paruh pertama 2016, menurut laporan Washington Post.
Ikuti Whatsapp Channel Republika