REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Bank Indonesia (BI) memperkirakan pertumbuhan investasi hingga akhir tahun ini mencapai 5 persen hingga 6 persen. Adapun perkiraan tersebut didorong oleh keseriusan pemerintah dalam meningkatkan investasi seperti permudahan izin, pemangkasan birokrasi dan pemberian insentif pajak.
Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo mengatakan perkiraan tersebut berasal dari dua sektor yakni investasi bangunan dan investasi non bangunan. “Kami perkirakan total investasi baik bangunan maupun non bangunan secara rill dalam kompenen Produk Domestik Bruto (PDB) bisa tumbuh 6 persen, cukup bagus dan kelihatan akan menguat triwulan III dan IV 2019,” ujarnya kepada wartawan di Gedung Bank Indonesia, Jakarta, Jumat (19/7).
Perry menjelaskan investasi terbagi dalam dua jenis yakni investasi berorientasi ekspor dan investasi untuk memenuhi kebutuhan domestik. Saat ini, kata Perry, investasi berorientasi ekspor masih menghadapi tantangan seperti ketegangan perang dagang yang juga dialami negara lainnya.
“Tentu saja, wajar korporasi perlu menimbang lebih jauh untuk menambah kapasitas produksinya dalam bentuk investasi,” ucapnya.
Sementara jenis investasi untuk memenuhi kebutuhan domestik, Perry memperkirakan akan tumbuh secara positif. Hal ini sejalan dengan komitmen pemerintah meningkatkan investasi seperti kemudahan perizinan, pemangkasan birokrasi dan pemberian insentif pajak.
“Tentu saja hal itu akan menambah investasi di Indonesia, tentu saja dalam investasi diharapkan dari arus Penanaman Modal Asing (PMA),” ungkapnya.
Ke depan, Bank Indonesia meyakini upaya-upaya yang dilakukan pemerintah akan membuahkan hasilnya pada tahun-tahun yang akan datang. Sementara jangka pendek, Bank Indonesia telah berkontribusi melakukan pelonggaran semua instrumen untuk mendorong minat investasi.
“Upaya ini akan berdampak pada tahun ini, dan juga tahun yang akan datang. Tidak hanya ditentukan kemudahan izin dan prospek bisnis ke depan yang meningkat, maka korporasi juga akan meningkatkan investasinya," ucapnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika