REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Perencanaan dan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro mengatakan, pemerintah sudah mengajak keterlibatan pihak swasta dan BUMN dalam rencana pemindahan ibu kota Indonesia. Salah satu pihak yang sudah menyampaikan kesiapannya adalah dari asosiasi Real Estate Indonesia (REI).
Bambang menuturkan, REI sudah menyatakan kesanggupan untuk mengambil bagian dalam proses pemindahan ibu kota Indonesia. Hanya saja, ia tidak menyebutkan seberapa jauh keterlibatan tersebut.
"Pada intinya, mereka siap masuk tanpa menggunakan APBN satu kali pun," katanya ketika ditemui usai diskusi Pindah Ibu Kota Negara: Belajar dari Pengalaman Sahabat di Gedung Bappenas, Jakarta, Rabu (10/7).
Hanya saja, yang dibutuhkan pihak REI adalah kepastian, terutama dari segi penggunaan lahan. Bambang mengatakan, kepastian yang dimaksud adalah agar proses konsesi lahan tidak menghadapi gangguan di tengah perjalanannya.
Ke depannya, Bambang optimistis, pihak lain akan terlibat dalam proses pemindahan ibu kota. Sebab, perusahaan swasta maupun BUMN di Indonesia sudah mulai terbiasa dengan skema Public Private Partnership (PPP) atau Kerjasama Pemerintah Badan Usaha (KPBU) yang diusung pemerintah dalam program ini.
Bambang mengatakan, KPBU di Indonesia telah diterapkan dalam berbagai program. Mulai dari penyediaan air bersih, pembangunan bandara hingga pembangkit listrik. Oleh karena itu, ia berharap setidaknya 90 persen dari biaya yang dibutuhkan dalam program pemindahan ibu kota bisa didapatkan melalui partisipasi langsung investasi swasta maupun BUMN.
Bambang menilai, skema KPBU merupakan solusi tepat dalam mengurangi ketergantungan terhadap budget negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Presiden Joko Widodo (Jokowi) pun sudah meminta untuk meminimalisir penggunaan APBN.
Terlebih, Bambang menjelaskan, APBN dapat bersifat multi years atau tidak harus satu tahun. Artinya, apabila dana yang dibutuhkan dari APBN Rp 50 triliun, pemerintah dapat menyebarnya dalam kurun waktu lima tahun, atau artinya Rp 10 triliun per tahun.
"Intinya, tidak akan buat APBN defisit membengkak dengan membangun ibu kota baru," tuturnya.
Apabila rencana ini berhasil, Bambang mengatakan, Indonesia bisa menjadi negara pertama yang melakukan pemindahan ibu kota dengan skema KPBU. Sebab, skema ini relatif baru.
Sampai saat ini, pemerintah terus melakukan kajian terkait calon lokasi ibu kota baru. "Mudah-mudahan, dalam waktu dekat atau tidak terlalu lama, Presiden akan mengumumkan lokasinya," ujarnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
