REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes PDTT), Eko Putro Sandjojo menyoroti kegiatan pelatihan bagi masyarakat pedesaan. Menurutnya, kegiatan tersebut cenderung tak punya dampak terukur.
Eko menekankan biaya peningkatan kesejahteraan desa lewat dana desa tidaklah sedikit. Sehingga ia berharap anggaran negara yang terserap di desa dapat bermanfaat maksimal.
"Biaya program inovasi desa nggak kecil, diaudit juga. Jadi outputnya harus jelas. Program pelatihan outputnya harus jelas karena biasanya enggak terukur," katanya dalam sambutan kegiatan workshop di Jakarta pada Kamis, (4/7).
Eko mengakui selama ini program pelatihan di desa sulit dinilai keefektifannya. Ia meminta nantinya program keterampilan wajib menyertakan Key Performance Index (KPI) agar penilaiannya lebih jelas.
"Program pelatihan ngukurnya susah. Saya minta ada KPI supaya jelas. Biar tahu impactnya gimana dan biar bisa diperbaiki agar efektif," ujarnya.
Selain itu, ia menyampaikan program pemanfataan dana desa harus bermanfaat karena nantinya bakal diaudit BPK. Apalagi ia menyoroti dana desa bertujuan mengentaskan kemiskinan sebagai induk masalah di pedesaan.
"Biar nggak ada masalah dengan BPK maka programnya harus efektif. Kita tahu semua problem seperti stunting, pendidikan, semua dari kemiskinan akarnya," ucapnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
