REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Jajaran pimpinan perwakilan Kantor Bank Dunia Indonesia mendatangi Istana Presiden pada Selasa (25/6) sore. Ada satu hal menarik yang diperbincangkan oleh Kepala Perwakilan Bank Dunia Indonesia Rodrigo Chaves dan Presiden Joko Widodo (Jokowi), yakni soal pinjaman yang diberikan Bank Dunia kepada pemerintah Indonesia. Meski begitu, Rodrigo tidak menjelaskan rinci apa saja poin pembahasan tentang pinjaman tersebut. 

"No, kita hanya mengulas pinjaman-pinjaman yang sudah diberikan selama satu tahun terakhir," kata Rodrigo di Istana Negara, Selasa (25/6). 

Terkait program lanjutan, Rodrigo menyebutkan bahwa Bank Dunia harus melihat dalam beberapa waktu ke depan, termasuk menyesuaikan dengan dinamika ekonomi global. Bank Dunia juga sempat membahas iklim ekonomi global yang saat ini terimbas perang dagang antara Amerika Serikat (AS) dan Cina. Rodrigo menilai, perekonomian global sedang digelayuti awan mendung yang perlu diwaspadai. 

"Ada awan hitam yang menggelantung karena perang dagang. Semoga saja negosiasi antara dua negara kuat (AS-Cina) segera terjadi agat dampak perang dagang tak berdampak semakin buruk untuk semua pihak," katanya. 

Sementara itu, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Bambang Brodjonegoro menambahkan bahwa kehadiran Bank Dunia ke istana untuk memberikan pandangan mengenai arah kebijakan ekonomi selama lima tahun mendatang. Masukan Bank Dunia ini akan dimasukkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024.

"Targetnya tentunya pada tahun 2030, Indonesia sudah bisa lebih memperbaiki kesejahteraan masyarakatnya," kata Bambang. 

Ada lima poin yang disampaikan Bank Dunia, pertama adalah penekanan mengenai pembangunan sumber daya manusia (SDM), khususnya fokus pada pendidikan vokasi. Kedua, lanjut Bambang, Bank Dunia menyampaikan masukan soal pembanguna infrastruktur. Bambang menyebut bahwa nilai infrastruktur per kapita Indonesia masih jauh tertinggal dibanding negara-negara yang tergolong 'emerging market'. 

"Jadi Indonesia dibanding negara berkembang lain masih perlu membangun infrastruktur, terutama yg terkait dengan konektivitas dan infrastruktur dasar, seperti air bersih, sanitasi maupun listrik," katanya. 

Poin ketiga, peran pemerintah dalam menjaga keseimbangan sumber daya alam. Bank Dunia mengingatkan pemerintah agar pemanfaatan SDA harus tetap sejalan dengan upaya pelestariannya. Keempat, Bank Dunia memberi masukan soal kebijakan perpajakan. Pemerintah diharapkan bisa meningkatkan penerimaan pajak dan menganggarkan pengeluaran yang efisien. 

"Kelima untuk investasi, Indonesia perlu mendorong investasi yang lebih berorientasi kepada ekspor. Kemudian investasi yang bisa mendorong Indonesia masuk ke dalam rantai perdagangan global," kata Bambang. 

Indonesia, ujar Bambang, juga diminta lebih aktif meningkatkan investasi langsung asing (FDI). Apalagi nilai FDI Indonesia masih kalah dibanding negara-negara di Asia Tenggara.

 "Jadi itu kira-kira lima masukan dari tim World Bank di Jakarta kepada pemerintah," katanya. 

Ikuti Whatsapp Channel Republika