REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah pusat tak memberi ruang bagi Badan Usaha Milik Negara (BUMN), termasuk PT Pelindo, untuk mengelola Pelabuhan Patimban di Subang, Jawa Barat. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan menyebutkan, pengelolaan Pelabuhan Patimban akan diserahkan 100 persen pada swasta, baik dari dalam atau luar negeri. 

"Jadi Patimban yang jelas itu swasta murni, tidak mau lagi ada Pelindo atau BUMN," kata Luhut usai menghadiri rapat internal bersama Presiden Jokowi di Istana, Senin (24/6). 

Hingga saat ini, ujar Luhut, sejumlah korporasi yang tertarik mengikuti tender pengelolaan Patimban berasal dari Jepang dan Indonesia. Pemerintah punya alasan mengapa meniadakan ruang bagi BUMN mengelola Patimban. Menurut Luhut, dibukanya pintu bagi swasta untuk kelola Patimban demi membangun iklim kompetisi. 

"Ya biar ada bersaing nanti antara Priok (oleh PT Pelindo II) dengan Patimban. Biar ketauan mana yang nggak efesien," ujar Luhut. 

Terkait konsesi, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi memperkirakan periode pengelolaan akan diberikan selama 20 tahun kepada swasta. Periode konsesi mempertimbangkan investasi yang dilakukan sepenuhnya oleh pemerintah. Terbanyak, kata Budi, peminat tender berasal dari Jepang.

Ikuti Whatsapp Channel Republika