REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- PT Bank Tabungan Negara Persero Tbk menyatakan kredit pemilikan rumah (KPR) perseroan sudah tumbuh 22,29 persen secara tahunan (yoy). Saat ini KPR BTN tumbuh menjadi Rp 184,53 triliun pada April 2019 dari Rp 150,9 triliun pada April 2018.
Adapun perseroan menargetkan dapat mencapai pertumbuhan KPR di kisaran 25 persen untuk keseluruhan tahun 2019, yang didominasi kontribusi dari KPR subsidi. Direktur Utama BTN Maryono mengatakan pertumbuhan KPR hingga April 2019 didominasi akselerasi KPR Subsidi yang naik 29,37 persen secara tahunan (yoy) menjadi Rp 104,13 triliun dari Rp 80,49 triliun di periode yang sama 2018.
"KPR kami sangat terakselerasi melebihi rata-rata industri nasional. Dibandingkan dari data Bank Indonesia per Maret 2019, KPR secara nasional hanya tumbuh sebesar 13,2 persen (yoy), turun dari 13,7 persen (yoy) pada bulan sebelumnya," ujar dia, Ahad (26/5).
Selain KPR Subsidi, BTN mencatat KPR non-subsidi tumbuh 14,19 persen (yoy) menjadi Rp 80,4 triliun pada April 2019 dari Rp70,41 triliun di periode sama 2019. Untuk mendongkrak penyaluran KPR, Maryono mengatakan BTN siap menjadi mitra utama dari Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera).
Sebab, menurut dia, BP Tapera ini memiliki potensi yang cukup besar dalam pendanaan khususnya setelah merangkul seluruh peserta dari Aparatur Sipil Negara (ASN), TNI dan Polri. "Ini bisa menjadi stimulus bagi industri pembiayaan perumahan untuk tumbuh positif. Potensi peserta Tapera diperkirakan mencapai sekitar 139 juta orang pada 2024," ujar dia.
BP Tapera dapat menjadi lembaga pembiayaan yang mengucurkan dana murah bersifat jangka panjang. Dana murah ini tentu menjadi incaran lembaga-lembaga jasa keuangan yang memiliki segmen bisnis di kepemilikan rumah. Per April 2019, BP Tapera telah memiliki dana senilai Rp10,4 triliun.
BP Tapera menargetkan untuk dapat beroperasi penuh pada 2020. BP Tapera merupakan lembaga yang dibentuk untuk menggantikan Badan Pertimbangan Tabungan Perumahan Pegawai Negeri Sipil (Bapertarum PNS) sesuai amanat Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tabungan Perumahan Rakyat.
Direktur Konsumer BTN Budi Satria mengatakan idealnya BTN dapat menjadi penyalur dari 95 persen dana di BP Tapera. Hal itu karena BTN menguasai 92,6 persen pasar KPR subsidi.
"Tapi kita belum tahu, BP Tapera kan beroperasi di 2020. Namun kita pasti bisa kelola lebih dari 50 persen dananya," ujar Budi. Jika BTN menjadi mitra utama BP Tapera, maka pertumbuhan penyaluran KPR Subsidi BTN, kata Budi akan melebihi 30 persen.
Saat ini, BTN juga sedang memproses akuisisi perusahaan manajer investasi untuk mengelola dana jangka panjang termasuk dana dari BP Tapera. BTN telah mengajukan untuk mengakuisi 30 persen saham terlebih dahulu di kepemilikan PT Permodalan Nasional Madani Investment Management (PNMIM) pada pertengahan 2019 ini.
Pada 2020, BTN menargetkan dapat memiliki 85 persen saham dari PNMIM, atau menjadi pemilik mayoritas PNMIM dengan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
Ikuti Whatsapp Channel Republika