Jumat 13 Feb 2026 19:31 WIB

Menkeu Buka Suara soal Pembayaran Utang Whoosh Lewat APBN

Meski membahas kewajiban Whoosh, pemerintah menegaskan disiplin fiskal tetap dijaga.

Rep: Dian Fath Risalah/ Red: Friska Yolandha
Petugas berpakaian adat daerah memberikan pin dan bendera kepada penumpang di Stasiun Kereta Cepat Whoosh Halim, Jakarta Timur, Senin (10/11/2025). Dalam rangka memperingati hari Pahlawan petugas PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) mengenakan pakaian adat dari sejumlah daerah sebagai bentuk penghormatan kepada para pahlawan bangsa.
Foto: ANTARA FOTO/Asprilla Dwi Adha
Petugas berpakaian adat daerah memberikan pin dan bendera kepada penumpang di Stasiun Kereta Cepat Whoosh Halim, Jakarta Timur, Senin (10/11/2025). Dalam rangka memperingati hari Pahlawan petugas PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) mengenakan pakaian adat dari sejumlah daerah sebagai bentuk penghormatan kepada para pahlawan bangsa.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Menteri Keuangan RI Purbaya Yudhi Sadewa buka suara terkait pembahasan kewajiban proyek Kereta Cepat Whoosh dan kemungkinan penggunaan APBN. Ia memastikan dirinya dilibatkan dalam pembahasan tersebut, namun keputusan final belum ditetapkan.

“Dilibatkan yang waktu itu ya. Tapi kan selalu ada perkembangan-perkembangan. Saya belum tahu final apa belum. Nanti pasti saya dikasih tahu,” ujarnya kepada wartawan, Jumat (13/2/2026).

Baca Juga

Saat ditanya apakah setuju jika pembayaran menggunakan APBN, ia menyatakan pemerintah masih melihat perkembangan dan persyaratan dari pihak China.

“Kita lihat kondisinya dari China seperti apa, apa persyaratan dari China. Kalau saya yang bayar, saya akan ke China saya sendiri. Tapi saya belum tahu ya. Saya akan double check lagi,” tuturnya.

Sebelumnya, Direktur Utama PT KAI Bobby Rasyidin menyebut persoalan utang Whoosh “sudah ada solusi” dan tata laksananya sedang dirumuskan pemerintah. Namun, pernyataan tersebut bukan berarti kewajiban telah lunas dibayar, melainkan skema penyelesaiannya tengah difinalkan.

Pemerintah menyiapkan pembayaran bertahap melalui APBN. Dalam penjelasan resmi, alokasi cicilan direncanakan sekitar Rp1,2 triliun per tahun. Angka itu merupakan pembayaran tahunan, bukan pelunasan seluruh utang proyek.

 

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement

Rekomendasi

Advertisement