Jumat 13 Feb 2026 18:44 WIB

THR ASN, TNI, dan Polri Cair Awal Ramadhan 2026

Alokasi THR pada triwulan I menjadi bagian strategi mendorong konsumsi rumah tangga.

Rep: Dian Fath Risalah/ Red: Friska Yolandha
Menteri Keuangan RI Purbaya Yudhi Sadewa usia menghadiri rapat kerja bersama Komisi XI DPR RI mengenai penerimaan negara di Kompleks DPR RI, Jakarta, Rabu (4/2/2026).
Foto: Eva Rianti/Republika
Menteri Keuangan RI Purbaya Yudhi Sadewa usia menghadiri rapat kerja bersama Komisi XI DPR RI mengenai penerimaan negara di Kompleks DPR RI, Jakarta, Rabu (4/2/2026).

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Pemerintah memastikan tunjangan hari raya (THR) bagi aparatur sipil negara (ASN), TNI, dan Polri akan dicairkan pada awal Ramadhan 2026. Kebijakan ini diharapkan menjaga daya beli masyarakat menjelang Idul Fitri.

“Ada pasti nanti. Saya enggak tahu tanggal pastinya. Yang jelas di awal-awal puasa kita harapkan sudah bisa kita salurkan,” ujar Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa di Jakarta, Jumat (13/2/2026).

Baca Juga

Dalam paparannya di Indonesia Economic Outlook 2026 yang juga digelar hari ini, Purbaya menyampaikan alokasi THR ASN/TNI/Polri pada triwulan I 2026 mencapai Rp55 triliun. Pencairan THR menjadi bagian dari strategi belanja negara untuk mendorong konsumsi rumah tangga pada awal tahun. Total belanja negara pada kuartal I 2026 diproyeksikan mencapai Rp809 triliun.

Pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi triwulan I 2026 berada di kisaran 5,5 hingga 6 persen . Dorongan konsumsi saat Ramadhan dan Idul Fitri dinilai menjadi salah satu penopang utama.

Selain THR, pemerintah juga menggulirkan sejumlah stimulus pada awal tahun, termasuk percepatan program dan belanja prioritas. Langkah ini ditempuh untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi yang mulai menguat sejak akhir 2025.

Meski belanja meningkat, pemerintah menegaskan disiplin fiskal tetap dijaga. Defisit APBN 2026 ditargetkan sebesar 2,68 persen dari PDB, masih di bawah batas 3 persen.

Pendapatan negara pada 2026 dipatok Rp3.153,6 triliun, sementara belanja negara Rp3.842,7 triliun . Pemerintah menyebut kebijakan fiskal tetap ekspansif, namun terukur.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement

Rekomendasi

Advertisement