REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas), Bambang Brodjonegoro mengungkapkan kekhawatirannya akan kesenjangan di Indonesia. Hal itu setelah melihat laju pertumbuhan ekonomi Indonesia antara kawasan barat dan timur yang tidak seimbang.
“Sudah terlihat betapa tidak seimbang dan idealnya persebaran ruang di Indonesia. Baik dari segi populasi maupun ekonomi,” kata Bambang dalam sambutannya saat membuka Dialog Nasional Pemindahan Ibu Kota Negara di Kantor Bappenas, Jakarta, Kamis (16/5).
Badan Pusat Statistik (BPS) pada pekan lalu menyatakan pertumbuhan ekonomi Indonesia sepanjang kuartal I 2019 sebesar 5,07 persen. Kontribusi terhadap produk domesti bruto (PDB) terbesar masih terdapat di Pulau Jawa sebesar 59,03 persen. Kedua terbesar diikuti oleh Pulau Sumatra dengan 21,36 persen.
Kontribusi terhadap PDB selanjutnya ketiga diikuti oleh Kalimantan 8,26 persen, Sulawesi 6,14 persen Bali dan Nusa Tenggara 3,02 persen serta terakhir Maluku dan Papua 2,19 persen.
Bambang menegaskan, kondisi tersebut sudah menunjukkan bahwa pertumbuhan di kawasan barat Indonesia lebih mendominasi. Di sisi lain, jika ditelusuri lebih dalam, ia mengemukakan, laju pertumbuhan kawasan barat jauh lebih cepat dibanding kawasan timur Indonesia.
“Artinya potensi kesenjangan makin melebar. Bukan mengecil. Ini agak mengkhawatirkan karena selain barat sudah mendominasi tumbuhnya lebih cepat pula,” kata Bambang.
Ia menilai, dominasi Jawa terhadap perekonomian Indonesia sejatinya tidak salah. Sebab, pembangunan di Jawa lebih masif dan memiliki banyak industri pengolahan serta jasa yang terus berkembang. Lebih detail, kawasan metropolitan Jabodetabek bahkan memiiki kontribusi PDB nasional mencapai 20 persen.
“Memang sisanya 80 persen itu angka yang besar. Tapi kalau melihat besarnya luas wilayah di luar Jabodetabek, itu besar sekali. Artinya, satu per lima kegiatan ekonomi itu berebut di Jabodetabek,” tuturnya menambahkan.
Karena itu, Bambang mengatakan, pemerintah harus sudah memikirkan peta spasial yang ideal untuk mendukung pemerataan. Bukan hanya dari sisi ekonomi saja, tapi juga daya dukung yang dimiliki oleh masing-masing daerah.
Bambang mengatakan, sistem perkotaan di Indonesia juga belum matang hal itu diakibatkan oleh sistem migrasi yang telah dilakukan dahulu tidak diterapkan dengan baik. Persepsi masyarakat tetap tertuju pada Jakarta yang menjadi pusat pemerintahan dan pusat bisnis.
Oleh sebab itu, Bambang mengatakan, selain menyiapkan pemindahan ibu kota baru untuk mengatasi kesenjangan, pemerintah juga akan membuat 10 wilayah metropolitan baru. Dimana empat kawasan metropolitan berada di Jawa dan enam kawasan terletak di luar Jawa.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
