REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Bank Indonesia telah melaksanakan uji coba pertama QRIS (QR Indonesia Standard). Gubernur BI Perry Warjiyo menyampaikan, piloting pertama berjalan dengan lancar dan melibatkan institusi keuangan, baik perbankan maupun nonperbankan dengan sejumlah merchant.
Menurutnya, kebijakan standardisasi QR code payment tersebut guna memperkuat kebijakan sistem pembayaran untuk mendukung kegiatan ekonomi dan keuangan inklusif. QRIS menggunakan model MPM (Merchant Presented Mode) untuk memperluas interkoneksi.
"Nantinya pembayaran bisa dilakukan baik dengan dompet uang elektronik maupun rekening di perbankan," kata Perry di Gedung BI, Jakarta, Kamis (21/3).
Masyarakat akan memiliki pilihan pembayaran QR tergantung jumlah transaksi. Jika transaksi dalam jumlah besar, maka masyarakat bisa memilih untuk melakukan pembayaran dari rekening perbankan. Namun jika dalam jumlah kecil bisa dari dompet uang elektronik.
Perry mengatakan piloting pertama melibatkan 68 merchant dan 19 institusi keuangan baik perbankan, fintech, mau pun penerbit uang elektronik, telah berhasil. Selanjutnya, BI akan memulai piloting kedua dengan lebih banyak pihak dan wilayah.
"QRIS ini dikeluarkan BI tapi membangunnya akan bersama-sama dengan industri, piloting satu sudah berhasil," kata dia.
Tidak hanya uji coba dengan dua pihak di atas, ke depannya BI akan melibatkan masyarakat. Piloting kedua akan terlaksana dalam dua bulan ke depan. Ia berkeyakinan QRIS akan membuat sistem transaksi pembayaran lebih efisien juga memperkuat program elektronifikasi di Indonesia. Ia tidak menyebutkan target penerapannya.
Deputi Gubernur Bank Indonesia Sugeng menambahkan QRIS merupakan kanal yang memungkinkan semua pihak untuk masuk ke dalamnya. Pengembangannya mengacu pada beberapa prinsip yang mengutamakan keamanan juga kenyamanan pengguna.
"Jadi kita basisnya melalui handphone dan merchant, dana bisa diambil dari tabungan mau pun uang elektronik," kata dia.
Sugeng mengatakan sistem ini harus mendukung integrasi ekonomi dan keuangan digital, mendukung interlink bank dan fintech, berstandar internasional sehingga cukup kredibel, juga mengutamakan proteksi konsumen yang handal dan kuat.
Sugeng menambahkan QRIS pun akan mendukung interkoneksi dengan Gerbang Pembayaran Nasional (GPN). Piloting kedua akan dilaksanakan di beberapa wilayah yang mendukung pengujian terhadap sejumlah faktor, seperti sinyal. Ia tidak menyebutkan daerahnya lebih lanjut.
"Supaya dapat dilihat kehandalannya, bagaimana kalau sinyal lemah, harus kita uji coba, atau misal jika gagal debet harus bagaimana," kata Sugeng.
Masih ada banyak hal yang menurutnya perlu dilakukan mengingat perkembangan ekonomi dan digital berkembang sangat pesat. Yang jelas, katanya, sistemnya dilahirkan untuk membantu transaksi agar lebih cepat dan mendukung ekonomi masyarakat.
Perry mengatakan kelancaran sistem pembayaran terpantau baik dari sisi tunai maupun nontunai. Pembayaran tunai tumbuh positif, dengan Uang Yang Diedarkan (UYD) tumbuh 7,4 persen (yoy) pada Februari 2019. Sedangkan pembayaran nontunai secara konsisten terus meningkat.
"Penggunaan UE semakin populer, terutama sebagai instrumen pembayaran untuk moda transportasi dan e-commerce," katanya.
Penggunaan ATM-Debit, Kartu Kredit dan Uang Elektronik (UE) tumbuh 15,3 persen (yoy) pada Januari 2019, diantaranya UE yang mengalami pertumbuhan mencapai 66,6 persen (yoy). Penggunaan ATM-Debit masih mendominasi transaksi sistem pembayaran ritel dengan pangsa 94,8 persen dan pertumbuhan 15,4 persen (yoy).
Ikuti Whatsapp Channel Republika
