REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan pemerintah menyadari bahwa produktivitas SDM sangat penting di sektor industri. Sebab, aspek ini memiliki fungsi efisiensi dalam ekonomi. Oleh karena itu, pendidikan vokasi menjadi fokus pemerintah.

Tapi, Sri menegaskan, upaya peningkatan pendidikan vokasi tidak dapat langsung terlihat dampaknya. "Bukan berarti, pendidikan belanja naik hari ini, produktivitas langsung naik," tuturnya.

Tidak hanya pendidikan, pemerintah juga melihat relasi antara kesehatan dengan produktivitas melalui konsep long life learning. Menurut Sri, tidak mungkin sebuah negara dapat produktif apabila warganya sakit. Melihat keterkaitan ini, pemerintah berupaya menghasilkan universal health coverage.

Selain itu, upaya lain yang juga dilakukan adalah memperbaiki regulasi dan mengatasi kompleksitas perizinan. Di antaranya melalui pemerintah daerah (pemda) yang membatalkan sejumlah peraturan daerah yang dianggap menghambat easy of doing business.

"Ini esensi dari produktivitas SDM dan dunia usaha," ucap Sri.

Sri berkomitmen, pemerintah akan melakukan intervensi di berbagai level. Misalnya dalam mengatasi kemiskinan melalui jaring pengaman sosial yang diimplementasikan lewat Program Keluarga Harapan (PKH) dan beras sejahtera (rastra). Program ini tidak hanya untuk masyarakat miskin, juga ke kategori almost poor atau hampir miskin yang sangat mudah untuk jatuh ke kemiskinan.

Dalam membuat berbagai kebijakan, pemerintah berupaya melibatkan dunia usaha. Hal ini dilakukan agar pemerintah mengetahui denyut ekonomi dan perusahaan para pengusaha. Apabila mereka sudah optimistis, kebijakan apapun dapat berjalan efektif.

Kondisi ini juga dilakukan dengan pengusaha ekonomi digital. Sri menuturkan, pemerintah ingin memahami bisnis dan ekosistem mereka, sehingga dapat menciptakan regulasi yang memang akan menguntungkan semua pihak.

"Buat saya, pengusaha adalah ekosistem kita dan pemerintah turut mempengaruhi ekosistem tersebut," ujarnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika