REPUBLIKA.CO.ID, PADANG -- Mahalnya tarif kargo udara yang dinilai menghambat pengembangan pasar Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) akan masuk dalam pembahasan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI). Rakernas APPSI akan digelar di Padang pada 20-22 Februari 2019.
"Ini persoalan riil di tingkat pedagang kecil kita, biaya pengiriman terlalu mahal hingga keuntungan jadi sangat tipis, bahkan rugi. Kita upayakan bawa dalam rapat nanti," kata Gubernur Sumbar Irwan Prayitno di Padang, Senin (18/2).
Ia mengatakan itu terkait banyaknya keluhan pelaku UMKM terkait tingginya tarif pengiriman barang, terutama kargo udara sehingga menyulitkan mereka untuk berkembang.
Irwan menyebut sebelumnya ada beberapa eksportir sayur mayur dari Sumbar yang setiap hari mengirimkan produknya ke Batam, Riau melalui transportasi udara. Namun setelah kargo mahal, penjualan terpaksa dihentikan karena biaya tidak sesuai lagi dengan pendapatan.
Bagasi berbayar yang diterapkan salah satu maskapai juga dinilai merugikan UMKM hingga dinilai pantas untuk dibahas dalam pertemuan dengan tema 'Reformasi Kebijakan dan Strategi untuk Mendukung Pengembangan Produk Unggulan dan Kerjasama Daerah' itu.
Tidak hanya dibahas, hal itu akan diupayakan menjadi salah satu rekomendasi Rakernas bagi pemerintah agar mendorong penurunan harga kargo untuk UMKM dan meninjau kembali bagasi berbayar. Ia optimistis suara dari 34 gubernur itu akan didengarkan oleh presiden, karena sejak awal orang nomor satu di Indonesia itu telah menyebut bahwa gubernur adalah tangan kanannya.
Pertemuan selama tiga hari itu dijadwalkan dihadiri langsung oleh Presiden Joko Widodo dan 34 gubernur atau yang mewakili. Asisten I Bidang Pemerintahan Sekretariat Provinsi Sumbar Devi Kurnia menyebutkan dari 34 provinsi, 31 telah mengkonformasi kehadiran diantaranya 20 gubernur, 6 wakil gubernur, 5 asisten.
Sementara tiga provinsi masing-masing Jawa Tengah, Papua dan Sulawesi Utara masih dalam proses konfirmasi. Namun kehadiran kepala daerah tersebut lebih tergantung pada kehadiran presiden.
Ikuti Whatsapp Channel Republika