REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan proyek pembangunan sistem transportasi antarmoda Jabodetabek terintegrasi harus selesai dalam waktu 10 tahun atau pada 2029. Pembangunan itu dengan menggunakan pembiayaan dari APBN, APBD, maupun pihak swasta sebesar Rp 600 triliun.
"Itu anggaran keseluruhan yang bisa dilaksanakan dalam bentuk APBN, bisa dalam bentuk APBD, bisa dalam bentuk investasi swasta. Itu untuk 10 tahun, harus selesai 10 tahun," kata Wapres Jusuf Kalla usai memimpin rapat koordinasi tentang rencana integrasi sistem transportasi antarmode se-Jabodetabek di Kantor Wakil Presiden Jakarta, Senin (28/1).
Konsep pengintegrasian sistem transportasi Jabodetabek dimulai dengan pembuatan rencana tata ruang wilayah (RTRW) oleh masing-masing pemda terkait. Selain itu, realisasi pengintegrasian tersebut baru bisa dilakukan apabila moda transportasi publik berbasis rel, yakni mass rapid transit dan light rail transit, selesai dan bisa diterapkan.
"Ini kan masih ada MRT dalam proses, kemudian LRT juga dalam proses. Tapi harus diselesaikan juga RTRW-nya masing-masing daerah sehingga ada sinkronisasinya, bisa satu," kata Wapres.
Dalam waktu dekat, Wapres meminta para menteri, kepala lembaga dan kepala daerah terkait untuk menyampaikan laporan terkait perkembangan RTRW tersebut.
"Seminggu lapor saya, satu bulan lapor lagi. Lihat prinsip pokoknya dulu, dimana nyambungnya itu, khususnya DKI sebenarnya, karena DKI yang paling besar," ujarnya.
Dengan adanya sistem integrasi tersebut diharapkan masyarakat pengguna angkutan umum di Jabodetabek akan lebih banyak dibandingkan pengguna kendaraan pribadi. Sebelum memulai rapat koordinasi, Wapres melakukan peninjauan jalanan dan kemacetan Jabodetabek lewat pantauan udara, bersama dengan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi dan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
