REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Bukan hanya infrastruktur konektivitas seperti jalan, jalan tol, jembatan dan bendungan, yang akan terus dipacu pembangunannya oleh pemerintah. Infrastruktur kerakyatan seperti pembangunan jembatan gantung, air minum, sanitasi, penataan kawasan kumuh, rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dan program padat karya tunai juga masuk dalam program prioritas Pemerintah.
Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengatakan, selain infrastruktur yang besar, Kementerian PUPR juga mendapat tugas untuk membangun infrastruktur kerakyatan seperti pembangunan jembatan gantung. Dalam empat tahun Kementerian PUPR telah membangun 164 jembatan gantung.
"Tahun 2019 ditargetkan akan dibangun 166 jembatan gantung. Kebutuhan jembatan gantung masih banyak untuk menggantikan jembatan-jembatan Indiana Jones," kata Basuki melalui siaran pers, Rabu (23/1).
Ia menjelaskan, Program Padat Karya Tunai di Kementerian PUPR terdiri dari Program PKT di yang terdiri dari program percepatan peningkatan tata guna air irigasi (P3TGAI), operasi dan pemeliharaan (OP) irigasi, Pengembangan Infrastruktur Sosial dan Ekonomi Wilayah (PISEW), Program Penyediaan Air Minum Berbasis Masayarakat (Pamsimas), Sanitasi Berbasis Masyarakat (Sanimas), pembangunan rumah swadaya maupun Rusun dan rumah tapak untuk MBR dan pemeliharaan rutin jalan.
Dalam penyediaan infrastruktur dasar di bidang air minum, pada 2015 – 2018 pihaknya telah meningkatkan akses air minum layak melalui pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) dengan kapasitas total 20.438 liter per detik. Untuk tahun ini akan dibangun SPAM dengan tambahan kapasitas sebesar 3.372 liter per detik sehingga total capaian hingga tahun 2019 menjadi 23.810 liter per detik.
Untuk sanitasi dan persampahan pada 2015 – 2018, telah dilakukan pembangunan infrastruktur sanitasi dan persampahan yang memberi manfaat kepada 9,6 juta Kepala Keluarga (KK). Pada 2019 ditargetkan penanganan sejumlah 2,5 juta KK, sehingga total penanganan hingga 2019 mencapai 12,1 KK.
Penanganan kawasan kumuh perkotaan telah dilakukan pada 13.556 hektare hingga 2018. "Tahun 2019 akan kembali ditangani seluas 2.564 hektare, sehingga total kawasan yang ditangani hingga tahun 2019 akan menjadi 16.120 hektare," katanya.
Di perbatasan, Kementerian PUPR dalam empat tahun telah membangun tujuh Pos Lintas Batas Negara (PLBN) yang tersebar di tujuh kawasan perbatasan yang dilengkapi dengan pembangunan pasar PLBN dan fasilitas penunjang lainnya.
Pada tahun 2019, akan dilakukan pembangunan empat PLBN yakni PLBN Jagoi, Sei Pancang, Long Midang, Sota. Dengan ketersediaan infrastruktur, kawasan perbatasan diharapkan akan menjadi embrio pusat ekonomi baru di daerah.
Penyediaan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah dilakukan Kementerian PUPR melalui program pembangunan Rumah Susun (Rusun), Rumah Khusus (Rusus), Rumah Swadaya. Dalam periode 2015-2018, Rumah Susun yang dibangun sejumlah 728 tower dengan total 44.893 unit.
Untuk tahun ini ditargetkan pembangunan sejumlah 137 tower atau 6.873 unit, sehingga total 865 tower atau 51.766 unit. Rusus sebanyak 22.358 unit dan akan dilanjutkan tahun 2019 sejumlah 2.130 unit rumah khusus, sehingga akan menjadi 24.488 unit Rusus.
Kementerian PUPR juga memberikan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) kepada 496.165 MBR untuk meningkatkan kualitas rumahnya menjadi layak huni. Tahun 2019, program BSPS akan menjangkau 206.500 unit rumah, yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia sehingga total hingga tahun 2019 akan mencapai 702.665 unit.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
