REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan saat ini akses pendukung Bandara Baru Yogyakarta atau New Yogyakarta Internasional Airport (NYIA) tengah dibuat. Salah satunya yaitu pembanguanan infrastruktur kereta api menuju Bandara Baru Yogyakarta.
“Saat ini dibangun jalur kereta api (KA) baru dari Desa Kedundang ke arah NYIA sejauh kurang lebih tiga sampai lima kilometer,” kata Budi di Bandara Adisutjipto, Ahad (21/1).
Dia menjelaskan sambil menuggu pembangunan jalur KA baru tersebut selesai, sementara ini akan menggunakan jalur KA eksisting yang sudah ada. Jalur tersebut yaitu dari Stasiun Maguwo ke Stasiun Wojo. Selain itu akan disiapkan shuttle bus untuk mengangkut penumpang dari Stasiun Wojo ke Bandara Bari Yogyakarta.
Budi berencana mengintegrasikan kereta api jarak jauh yang juga akan berhenti di Stasiun Kereta Bandara Yogyakarta. “Hal ini untuk mengakomodir masyarakat yang akan melakukan ibadah umroh melalui bandara ini,” tutur Budi.
Baca juga, Bandara Baru Yogyakarta Dibangun dengan Mitigasi Tsunami
Untuk itu, Budi mengatakan saat ini Kementerian Perhubungan (Kemenhub) sudah sudah berkoordinasi mengenai rencana tersebut. Nantinya kereta api jarak jauh dari Surabaya, Solo, Madiun, dan Purwokerto dapat berhenti di stasiun yang dilewati kereta Bandara Baru Yogyakarta.
Selain rencana tersebut, Budi mengatakan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) juga membangun jalan tol yang dihubungkan hingga menuju Candi Borobudur Magelang, Jawa Tengah. Dengan begitu menurut Budi semakin menambah aksesibilitas dari dan ke Bandara Baru Yogyakarta.
Budi menegaskan saat ini masih terus fokus pada proses pembangunan Bandara Baru Yogyakarta. “Karena selain akan membuka konektivitas internasional, bandara ini juga akan meningkatkan pariwisata Yogyakarta dan Jawa Tengah,” tutur Budi.
Hingga saat ini, pembangunan Bandara Baru Yogyakarta secara menyeluruh telah mencapai 30 persen. Lalu diprediksi pada April 2019, pembangunan bandara tersebut mencapai 60 persen.
Ikuti Whatsapp Channel Republika