REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Kepala Pusat Kebijakan Ekonomi Makro Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Adrianto mengatakan, pemerintah belum berencana menambah insentif fiskal maupun non fiskal untuk mendorong investasi di sektor manufaktur. Pihaknya akan fokus pada tax holiday terlebih dahulu sampai menghasilkan investasi semaksimal mungkin.
Adrianto menjelaskan, pemerintah akan fokus pada membuat kebijakan dalam hal fiskal yang kredibel guna menjaga iklim investasi. Sebab, poin ini sangat penting untuk menjaga kepercayaan dari investor.
"Makanya, kami menaruh prioritas terhadap tax holiday terlebih dahulu yang kami anggap sebagai kebijakan kredibel. Tapi, yang pasti, pemerintah akan terus mendorong kegiatan investasi," ujarnya kepada Republika, Rabu (26/12).
Adrianto menuturkan, mendorong investasi merupakan satu dari tiga fokus pemerintah untuk menaikkan pertumbuhan ekonomi. Di samping itu, adalah menjaga inflasi guna daya beli tetap terjaga dan menguatkan kinerja ekspor industri sembari menjaga suasana iklim investasi maupun berusaha tetap kondusif.
Suasana kondusif yang dimaksud Adrianto adalah kondisi perekonomian di mana para investor dapat merasa nyaman dan aman saat menaruh modal di Indonesia. Hal ini utamanya dicapai melalui kemudahan berivestasi dengan fasilitas one single submission (OSS), memberikan sejumlah insentif dan kejelasan aturan terkait investasi.
Adrianto menjelaskan, pada tahun ini, pertumbuhan investasi masih berjalan baik. Penanaman modal asing (PMA) memang agak melambat, tapi untuk investasi dalam negeri masih tumbuh baik. "Pemerintah sudah merevisi ketentuan tax holiday dan diharapkan dapat terus mendorong pertumbuhan investasi," tuturnya.
Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto menjelaskan, dalam upaya mendorong peningkatan ekspor dari industri manufaktur, diperlukan langkah untuk memacu investasi atau ekspansi guna perluasan usaha.
Hingga Desember 2018, investasi industri nonmigas diperkirakan mencapai Rp 226,18 triliun. Selain menumbuhkan populasi industri, investasi dapat memperdalam struktur industri di dalam negeri sehingga berperan sebagai substitusi impor.
Airlangga menuturkan, populasi industri besar dan sedang bertambah sebesar 6 ribu unit usaha. "Industri kecil mengalami penambahan jumlah industri yang mendapatkan izin sebanyak 10 ribu unit usaha," katanya dalam rilis yang diterima Republika, Senin (24//12).
Dari capaian tersebut, total tenaga kerja di sektor industri yang telah terserap sebanyak 18,25 juta orang. Jumlah tersebut naik 17,4 persen dibanding tahun 2015 di angka 15,54 juta orang.
Oleh karena itu, pemerintah terus merancang kebijakan pemberian insentif fiskal yang lebih menarik sehingga dapat menggairahkan iklim usaha. Misalnya, untuk industri otomotif, Kemenperin mengusulkan harmonisasi tarif dan revisi besaran Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM).
Upaya strategis itu salah satunya guna mendongkrak produktivitas kendaraan sedan, sesuai permintaan pasar ekspor saat ini. Sebab, produksi industri otomotif di Indonesia masih didominasi jenis SUV dan MPV.
Salah satu pasar potensial untuk ekspor sedan adalah Australia dengan peluang mencapai 1,3 juta unit. Sementara, jumlah pengapalan untuk kendaraan roda empat produksi Indonesia ke mancanegara saat ini sebesar 200 ribu unit per tahun.
Pada Januari-Oktober 2018, industri otomotif di Indonesia mengekspor kendaraan roda dua dengan total nilai sebesar 1,3 miliar dolar AS. Sedangkan, untuk kendaraan roda empat, dengan nilai 4,7 miliar dolar AS.
Airlangga mencontohkan beberapa industri otomotif sudah berhasil melakukan ekspor. Menurutnya, mereka bisa melakukan ekspor ketika ada investasi yang menggerakkan industri sehingga menghasilkan produk yang berdaya saing.
"Kemarin sudah ada ekspor dari Toyota, Suzuki, dan Yamaha Motor. Semua itu kan investasi dulu baru ekspor. Karena kapasitasnya rata-rata sudah optimal," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
