REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menargetkan sebanyak 70 persen perusahaan kelapa sawit memiliki sertifikasi Indonesia Sustainable Palm Oil (ISPO) pada 2020.
"Angka itu yang kami harapkan, sementara ini ISPO juga masih disuarakan oleh pemerintah agar lebih dikenal sebagai standar Indonesia di kalangan luar negeri," kata Asisten Departemen Bidang Perkebunan dan Hortikultura Kemenko Perekonomian Wilistra Danny di Jakarta, Kamis (29/11).
Ia menegaskan, pemerintah akan serius menangani gejolak di industri kelapa sawit dengan upaya-upaya yang menyasar pada pemahaman kalangan internasional. Termasuk adanya kampanye negatif terhadap produk kelapa sawit Indonesia yang dinilai merusak lingkungan dan tidak berkelanjutan.
"Kelapa sawit adalah solusi, bukan ancaman iklim dan lingkungan. Itu juga jadi tantangan dalam menyuarakan rencana strategis ke petani," katanya.
Sehubungan dengan pertemuan antara Forum Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia (Foksbi) dan pemerintah serta perwakilan 18 provinsi penghasil kelapa sawit, ia mengapresiasi hal itu dan berharap ada solusi jitu bagi keselamatan sektor industri ini.
Kemenko Perekonomian juga berharap Foksbi bisa menjadi jembatan bagi semua pihak berkepentingan agar dapat membangun industri kelapa sawit yang berkelanjutan.
Rencana Aksi Nasional Kelapa Sawit Berkelanjutan (RAN-KSB) yang dirancang Foksbi juga diharapkan bisa menjadi alat yang dapat digunakan pemerintah mempertahankan kelangsungan industri tersebut. "RAN-KSB kan dirancang untuk jadi Perpres, sehingga bisa menjadi alat meningkatkan pemantauan pelaksanaan dan pembangunan perkebunan kelapa sawit yang berkelanjutan," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
